Pemerintah hapus bantuan minyak dan gula untuk warga miskin dalam program BPNT
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, mengatakan pemerintah menghapus pemberian minyak dan gula dalam bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Sebelumnya, BPNT dengan nominal Rp 110.000 per KPM diserahkan untuk pembelian beras, telur, gula dan minyak.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, mengatakan pemerintah menghapus pemberian minyak dan gula dalam bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Sebelumnya, BPNT dengan nominal Rp 110.000 per KPM diserahkan untuk pembelian beras, telur, gula dan minyak.
"BPNT itu juga hanya bisa digunakan KPM untuk beras dan telur. Kalau dulu ada minyak dan gula, sekarang tidak. Kenapa sekarang tidak ada? Karena memang kita memutuskan bahwa semuanya itu hanya untuk mengambil beras dan telur," ujar Menko Puan di Kantornya, Jakarta, Senin (20/3).
Penghapusan gula dan minyak juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi masyarakat. Menurut Menko Puan, beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sementara telur melengkapi kebutuhan protein masyarakat.
"Karena kita juga mempertimbangkan masalah gizi, dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sekarang ini. Beras adalah bahan makanan pokok yang menjadi kebutuhan pokok. Kemudian tentu saja protein rakyat kita itu paling perlu banyak makan protein itu salah satu yang bisa kita lakukan," jelasnya.
Menko Puan melanjutkan pemerintah masih terus mengkaji rencana penambahan KPM hingga 10 juta. Hal tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di daerah sasaran.
"Sedang dalam pertimbangan untuk perluasan. Rencana penambahan BPNT itu kita akan sesuaikan targetnya sampai 10 juta KPM. Maret ini masih reguler 1,2 juta di 44 kota. Daerahnya siap atau tidak, sarana infrastrukturnya. Kalau kita sampaikan sudah siap," tandasnya.
Baca juga:
Menteri hingga bos bank BUMN dipanggil Menko Puan bahas perluasan BPNT
Guyuran 'bantuan' pemerintah Jokowi hingga 2019, mulai harga BBM hingga dana PKH
Presiden Jokowi ingin dana bantuan program keluarga harapan dilipatgandakan
Polisi kembali sidik kasus korupsi bansos Bengkalis
Dalami penyalahgunaan dana bansos polisi belum akan panggil bupati Tasikmalaya
Ada kenaikan dana bansos & hibah di wilayah Pilkada yang diikuti petahana
Penyaluran BPNT 2017 ke 1,2 juta warga miskin ditarget selesai akhir Februari