Pemerintah diminta tinjau ulang rencana pembentukan holding energi

Sebab, kebijakan ini membawa dampak negatif terhadap bisnis migas Tanah Air.

2016-07-19 14:16:55

Pertamina

Rencana akuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) oleh PT Pertamina yang dibungkus dengan nama holding energi harus ditinjau ulang. Sebab, kebijakan ini membawa dampak negatif terhadap bisnis migas Tanah Air.

Ekonom Dradjad Wibowo mengatakan sebuah rencana merger dan akuisisi biasanya dilakukan ketika harga sedang jatuh. Hal ini dikarenakan sektor migas adalah sektor yang sangat padat modal, sehingga sebagian besar investasi eksplorasi dan eksploitasi dibiayai oleh utang ataupun penempatan dana dari pihak ketiga.

"Ketika harga jatuh, banyak pemain yang mengalami kesulitan likuiditas dan atau solvabilitas dengan skala raksasa. Merger dan akuisisi mau tidak mau yang menjadi salah satu solusi utama," ujar Dradjad di Jakarta, Selasa (19/7).

Dradjad menjelaskan, sejak 2014, meskipun harga turun terus skema merger dan akuisisi justru berkurang. Ini dikarenakan perusahaan migas harus memastikan, apakah skema tersebut akan menghasilkan sinergi operasional yang dapat menekan biaya dengan signifikan.

"Namun saat ini skema terbaik dan mantranya adalah efisiensi. Karena, jatuhnya harga sudah tidak kira-kira lagi besarnya, sekitar separuh dari harga semula. Dengan perkembangan itu, rencana pemerintah menggabung Pertamina dan PGN sebaiknya dikaji ulang dengan cermat," imbuhnya.

Lebih jauh, Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelejen Negara ini menjelaskan alasan pemerintah untuk mengkaji ulang akuisisi PGN oleh Pertamina. Pertama, alasan klasik dari merger dan akuisisi, yaitu adanya kesulitan likuiditas atau solvabilitas, tidak berlaku dalam kasus Pertamina dan PGN. Sebagai target (sasaran), PGN justru bagus likuiditas dan solvabilitasnya.

Apalagi rencana pemerintah membentuk holding energi semakin tidak jelas, karena pemerintah kemudian mengubah rencana holding dari awalnya holding energi menjadi holding migas, yang ternyata sebenarnya adalah jalan Pertamina mengakuisisi PGN.

"Kedua, belum terdapat kajian yang meyakinkan bahwa penggabungan Pertamina dengan PGN akan memberikan sinergi operasional yang menghasilkan efisiensi," ungkapnya.

Adapun alasan ketiga, merger besar yang terjadi akhir-akhir ini lebih dipicu keinginan meningkatkan efisien dan memangkas biaya dalam salah satu sub sektor, minyak saja atau gas saja.

"Bukan menggabungkan minyak dan gas. Contohnya merger antara Shell dan BG Group. Motivasi utama adalah pemangkasan biaya dalam pengembangan ladang gas di Australia," katanya.

Dengan perkembangan di atas, dan ketiga alasannya, Dradjad menyarankan perlunya kajian yang lebih komprehensif terhadap rencana pembentukan holding BUMN migas ini.

Pertamina dengan kepemilikan aset sejajar dengan perusahaan kelas dunia seperti ExxonMobil, Shell, BP, akan tetapi pendapatannya jauh berada di bawah perusahaan kelas dunia tersebut.

Pertamina diketahui sebagai perusahaan dengan Asset Turn Over Ratio terburuk apabila bertindak sebagai holding. Maka, bagi BUMN energi lain disinyalir akan memperburuk pengelolaan aset pada BUMN lainnya, yang saat ini relatif sudah mempunyai kinerja lebih baik.

(mdk/sau)