Pemerintah diminta tegas tangani peredaran barang China di e-commerce RI

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih mengatakan pemerintah harus tegas dengan segera memungut pajak dari produk China yang dijual di e-commerce Indonesia. Jika pemungutan pajak tidak segera dilakukan maka produk China terus menjadi penguasa di tanah air.

2018-01-06 19:00:00

E-commerce

Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu sempat mengeluhkan produk yang dijual di e-commerce Indonesia didominasi produk asal China. JK mendapat laporan bahwa 94 persen produk yang diperdagangkan di e-commerce Indonesia berasal dari China.

"Memang pemerintah harus bersikap tegas. Mau tidak mau memang dari pajak," ujar Lana saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (6/1).

Lana mengatakan, produk buatan China memang lebih murah apabila dibandingkan dengan produk Indonesia. Sebab, biaya produksi barang di China jauh lebih murah dibandingkan dengan produksi barang di Indonesia.

"Barang China itu murah karena biaya produksi di sana murah," ujarnya.

Lana menambahkan, pembatasan barang yang masuk dari luar negeri melalui e-commerce tidak mungkin bisa dilakukan pemerintah. Sebab, kesepakatan terjadi antara pembeli dan penjual melalui internet.

"Pembatasan tidak mungkin, karena konsumen yang meminta dan sekarang internet tidak bisa diblokir. Masyarakat mau belanja dari toko online kan terserah konsumen," tandasnya.

(mdk/idr)