Pemerintah dan DPR sepakat defisit anggaran turun jadi Rp 298,7 T

Defisit anggaran menipis karena asumsi pendapatan dari sektor migas akan meningkat.

2016-06-20 18:59:10

APBN Perubahan

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Perubahan 2016 turun dari sebesar Rp 313,2 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB), menjadi Rp 298,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengatakan penurunan ini karena penerimaan pajak migas dan penerimaan bukan bukan pajak (PNBP) migas mengalami peningkatan dibandingkan dengan usulan pemerintah akibat kenaikan asumsi Indonesia crude price (ICP) dan lifting minyak. Sementara itu, anggaran subsidi berkurang dari yang diusulkan pemerintah.

"Dari hasil yang kita lakukan di asumsi makro penerimaan migas dan nonmigas, kami mempertajam dua hal. Yakni kebutuhan mendesak yang tidak bisa dilakukan pemerintah, dan kebutuhan prioritas bagian dari RKP (rencana kerja pemerintah)," kata Said di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/6).

Dia menambahkan, setelah penurunan defisit tersebut, pihaknya mengharapkan pemerintah bisa lebih mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, yang menjadi program prioritas pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah sempat mengusulkan tambahan pembiayaan sebesar Rp 40,2 triliun, terdiri dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun lalu sebesar Rp 19 triliun dan Rp 21,2 triliun sisanya didapat di pasar melalui penerbitan surat utang.

"Pemerintah harus fokus pada kebutuhan prioritas misalnya infrastruktur daerah, infrastruktur pusat, atau kebutuhan-kebutuhan yang intinya adalah sesuai RKP pemerintah ada unggulan prioritas kondisi perlu, dari tiga 3 hal itu harus jadi fokus tidak boleh semua KL sama rata," imbuhnya.

(mdk/idr)