Pada 2016, Menteri Susi target produksi perikanan naik dua juta ton

Produksi garam ditarget naik menjadi 3,6 juta ton.

2015-06-16 16:16:58

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim pihaknya telah berhasil menyumbang‎ pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2015. Untuk itu sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 disusun dengan merefleksikan apa yang dicapai.

‎Susi mengatakan, setiap misi yang diemban, target kinerja perindikator utama yang akan dicapai melingkupi segala lini. Seperti target nilai indeks kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan meningkat, dari 47 pada 2015 menjadi 48 untuk 2016.

"Pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,5 persen (untuk tahun 2016).‎ Kemudian indeks pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dari 0,33 menjadi 0,41," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Komplek DPR/MPR, Jakarta Selatan, Selasa (16/6).

Dia menambahkan, presentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku akan ditingkatkan menjadi 73 persen.‎ Dan nilai peningkatan ekonomi kelautan dan perikanan juga mengalami peningkatan dari 0,73 menjadi 0,79.

Sedangkan untuk produksi perikanan, Susi menargetkan terjadi lonjakan setidaknya 2 juta ton. Dari target 2015 sebesar 24,12 juta ton menjadi 26,04 juta ton pada 2016. Peningkatan juga terjadi pada produksi garam rakyat.

"Produksi garam rakyat dari 3,3 juta ton menjadi 3,6 juta ton.‎ Lalu nilai ekspor hasil perikanan jug naik dari USD 5,86 miliar menjadi USD 6,82 miliar," terangnya.

Susi juga akan melakukan peningkatan terhadap pengolahan hasil laut. Sehingga harapannya, konsumsi ikan dapat terus meningkat.

Volume produksi hasil perikanan diharapkan dapat meningkat, dari 5,6 juta ton menjadi 5,9 juta ton.‎ Sehingga konsumsi ikan pada masyarakat 43,68 kilogram/kapita/ tahun.

‎"Persentase peningkatan Tata Kelola pemanfaatan SDKP yang berdaya saing dan berkelanjutan dari 71 persen menjadi 75 persen.‎ Persentase cakupan WPP NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (11 WPP NRI) dari 56,6 persen menjadi 65,9 persen."

(mdk/yud)