OJK gandeng ulama ajak masyarakat tak tergiur investasi bodong

OJK gandeng ulama ajak masyarakat tak tergiur investasi bodong. Caranya dengan membina masyarakat sehingga tidak mudah begitu saja dibohongi dan ditipu. Muliaman menyampaikan harapannya kepada Gubernur Sulsel bisa menjadi mitra terutama dalam mendorong efektivitas pekerjaan tim percepatan akses keuangan di daerah.

2017-02-02 21:00:00

Investasi Bodong

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keungan (OJK) Muliaman Darmasyah Hadad meminta dukungan para alim ulama di Sulawesi Selatan untuk menghindarkan masyarakat dari investasi bodong yang menawarkan imbal hasil tidak masuk akal. Caranya dengan membina mereka sehingga tidak mudah begitu saja dibohongi dan ditipu.

Demikian diungkapnya saat memberikan kata sambutan pada acara peresmian operasional gedung kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua dirangkaikan dengan pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan Sulsel 2017 di Makassar, Kamis, (2/2).

Tampak hadir dalam acara itu, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, KH Sanusi Baco, kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua, Bambang Kiswono, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan kepala perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Wiwiek Sisto Widayat.

"Dulu tantangan kita adalah masyarakat harus melek huruf dan rasanya itu kita sudah lewati. Tetapi sekarang ini belum banyak yang melek uang sehingga kadang-kadang masyarakat mudah ditipu oleh tawaran-tawaran investasi yang tidak masuk akal. Jadi mohon ini juga penting, harap dukungan para alim ulama, sesepuh, tokoh masyarakat untuk membina masyarakat agar tidak mudah dibohongi karena bisa berujung pada kerugian besar dan kesedihan," kata Muliaman.

Muliaman menyampaikan harapannya kepada Gubernur Sulsel bisa menjadi mitra terutama dalam mendorong efektivitas pekerjaan tim percepatan akses keuangan di daerah.

"Oleh karena itu target- target pertumbuhan kredit, saya kira juga di Sulsel harus lebih baik dibandingkan tahun lalu, secara nasional juga seperti itu. Semoga tahun ini membuka banyak harapan. Terutama untuk menyakinkan berbagai macam komitmen kita membangun partisipasi yang lebih banyak, membuka akses layanan keuangan yang lebih banyak kepada kegiatan usaha produktif yang ada di tengah masyarakat," pungkasnya.

(mdk/bim)