Mimpi bos BI, Indonesia bisa jadi pusat pasar keuangan dunia

Pasar keuangan Indonesia masih jauh tertinggal dibanding Malaysia dan Thailand.

2016-04-08 14:30:03

Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan pasar keuangan di Indonesia harus likuid dan efisien. Tujuannya, agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalannya dan mampu menjadi pusat pasar keuangan global, seperti Singapura dan Hongkong.

Menurutnya, pasar keuangan yang dalam dan likuid sangat berperan dalam mendukung ketersediaan dana secara efisien, dan berkesinambungan bagi pembiayaan pembangunan ekonomi serta lebih terdiversifikasi. Dengan begitu, maka pasar keuangan Indonesia memiliki ketahanan dalam menyerap gejolak yang sering muncul dalam pasar keuangan global.

"Karena selama ini sumber pembiayaan pembangunan lebih banyak mengandalkan perbankan sampai 72 persen. Sehingga pasar keuangan yang dalam dan likuid memang masih jauh dari harapan," kata Agus di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/4).

Dia mencatat, volume transaksi valuta asing masih dalam kisaran USD 4-5 miliar per hari, meski nilai perdagangan ekspor impor Indonesia terus naik. Angka ini jauh di bawah Thailand yang mampu menembus USD 11 miliar dan Malaysia sebesar USD 13 miliar.

Masalah di pasar uang saat ini yakni belum berkembangnya transaksi purchase agreement, serta terbatasnya instrumen pasar dan akses transaksi. Begitu juga di pasar obligasi korporasi, masih banyak ruang perbaikan agar lebih dalam dan likuid.

"Rasio pasar obligasi Indonesia hanya 2 persen dari PDB, sedangkan Malaysia sebesar 57 persen dan Thailand sebesar 23 persen," imbuhnya.

Untuk itu, diperlukan adanya koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar otoritas atau lembaga agar tercipta pendalaman pasar keuangan tersebut. Mengingat, pasar valuta asing, pasar uang, padar saham, dan obligasi pengaturannya berada di bawah yuridiksi otoritas yang berbeda.

Menurutnya, dengan adanya Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) atas kerjasama Kementerian Keuangan, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pendalaman tersebut bisa dilakukan guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

"Karena tingginya keterkaitan antar segmen pasar tersebut, dan berbagai kendala yang dihadapi untuk pengembangan suatu segmen pasar tidak dapat hanya diselesaikan oleh satu otoritas lembaga," pungkasnya.

(mdk/bim)