Menteri Yuddy: Pangkas organisasi pemerintah daerah yang gemuk

Salah satu penyebab besarnya belanja aparatur pemerintah daerah dikarenakan organisasinya over weight."

2016-05-01 10:49:25

KemenPAN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, meminta jajaran pemerintah daerah untuk memangkas organisasi pemerintah daerah yang gemuk. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah serta dalam rangka memacu reformasi birokrasi.

"Lakukan evaluasi dan pangkas organisasi yang gemuk. Salah satu penyebab besarnya belanja aparatur pemerintah daerah dikarenakan organisasinya over weight. Untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar silakan bentuk organisasinya sesuai kebutuhan, tapi untuk urusan pilihan benar-benar harus selektif," ujar Yuddy seperti dikutip dari laman kementerian di Jakarta, Minggu (1/5).

Dicontohkan, untuk pemerintah kota atau pemerintah daerah yang tidak memiliki hutan, tidak perlu membentuk dinas kehutanan. "Kalau ada fungsi kehutanan, sebaiknya diintegrasikan ke dinas yang membidangi lingkungan hidup, bukan membentuk dinas tersendiri," ungkapnya.

Selanjutnya Yuddy mengingatkan, agar kesempatan perubahan peraturan pemerintah yang mengatur organisasi perangkat daerah, yang saat ini sedang dalam proses paraf lintas menteri, hendaknya dijadikan momentum oleh daerah untuk melakukan penataan kelembagaan yang lebih komprehensif.

"Hindari organisasi yang gemuk dengan jenjang hirarki yang panjang. Pemerintah pusat sudah memberi contoh dengan menghapus 10 Lembaga Non Struktural, bahkan saat ini sudah diputuskan dalam rapat di Kementerian Koordinator Polhukam ada 9 lembaga lainnya yang akan dihapus," tutur Yuddy.

Ditambahkan, pembentukan organisasi perangkat daerah harus diawali dengan evaluasi akademik untuk memetakan kondisi objektif organisasi pemerintah daerah saat ini, serta bagaimana idealnya ke depan, baik berdasarkan urusan pemerintahan maupun kebutuhan dan karakteristik daerah.

"Selain evaluasi akademik, sebaiknya dilakukan pula observasi lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi personil, pembiayaan, perlengkapan maupun dokumentasi administrasinya. Yang lebih penting lagi harus ada political will dari pimpinan daerah," tutup Yuddy.

(mdk/idr)