Dulu mau jadi PNS ada istilah titipan pejabat, di era Jokowi tak ada
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK belum memastikan kapan akan merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru. Meski demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, menjamin pelaksanaan seleksi CPNS ke depan bersih dan bebas KKN.
"Dengan menggunakan sistem CAT, seleksi CPNS akan berlangsung transparan dan objektif. Kami jamin tidak ada KKN, tidak ada bayar-bayaran," ujar Yuddy saat berdiskusi dengan para peserta simulasi Computer Asissted Test (CAT) di Kampus UNPAD Jatinangor seperti dikutip dari situs kementerian, Senin (18/4).
Yuddy menegaskan, di era pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada yang bisa masuk menjadi CPNS dengan cara nitip. "Dulu ada istilah titipan pejabat, sekarang tidak ada lagi. Kalau ada yang mengatakan bisa nitip, bohong itu."
Acara yang dihadiri Yuddy sekaligus merupakan reuni akbar dan musyawarah besar alumni UNPAD. Dia berpesan agar momentum ini dimanfaatkan para alumni untuk membangun kebersamaan.
Menurut Yuddy, di tingkat internasional posisi UNPAD ada di peringkat 700 an, sedangkan di tingkat nasional berada di peringkat 10.
"Tugas kita semuanya untuk mewujudkan UNPAD menjadi world class university," ungkapnya sembari menutup perbincangan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tidak seharusnya perekrutan PNS dikaitkan dengan Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAnies menyayangkan gaji PNS dan TNI/Polri baru dinaikkan jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sementara THR bagi CPNS terdiri dari 80 persen dari gaji pokok PNS; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaNama Jokowi berulang kali disebut dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaDua Jenderal TNI kini tidak lagi pegang Komando Kodam, pindah ke mana sajakah mereka? Berikut ulasannya.
Baca Selengkapnya