Menteri Susi: Kebijakan cantrang dipolitisasi pejabat parpol

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kebijakan pelarangan penggunaan cantrang dipolitisasi sejumlah oknum. Padahal, kebijakan tersebut sebenarnya dilakukan untuk menjaga produksi ikan di lautan Indonesia tetap terjaga.

2017-05-04 16:00:15

Susi Pudjiastuti

"Yang saya sayangkan, kita sudah mengatur sedemikian rupa dan disosialisasikan ke masyarakat. Masyarakat mengerti, namun mempolitisiasi yang akhirnya membuat kita tidak move on. Saya memohon kepada petinggi, pejabat parpol untuk tidak memakai urusan masa depan bangsa ini jadi komoditas politik," ujar Susi di Gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta, Kamis (4/5).

Susi mengatakan pelarangan penggunaan cantrang sebenarnya sudah dapat diterima sebagian besar nelayan. "Bapak tanya sama nelayan yang benar, kalau cantrang itu apa tidak berbahaya? Pasti nelayan yang benar akan bilang itu merusak," ungkapnya.

Susi menjelaskan, akibat penggunaan cantrang beberapa daerah yang dulunya terkenal dengan produksi ikan melimpah, dalam dua dekade terakhir habis karena penggunaan alat tersebut.

"Bagan Siapi-api dulu disebut bandar nelayan, karena ikannya banyak. Dalam dua dekade habis karena pakai trole dan pukat harimau," tegas Susi.

Susi menambahkan nelayan sudah diarahkan menggunakan gillnet karena penggunaan cantrang dilarang. Di mana, alat tersebut tidak berdampak buruk bagi penangkapan ikan seperti yang sudab dilakukan di Laut Arafuru di wilayah Maluku.

"Sekarang pakai gillnet di wilayah Arafuru dan juga sudah tidak ada kapal-kapal asing yang banyak mencuri ikan. Hasil tangkapan pun jadi banyak," pungkasnya.

(mdk/sau)