Menteri Susi: Harusnya nelayan bersyukur tak dilarang tangkap ikan

Susi menilai, seharusnya nelayan Indonesia bersyukur karena Indonesia hanya memberlakukan peralihan alat tangkap bukan moratorium penangkapan ikan seperti yang dilakukan beberapa negara lain.

2017-04-28 16:33:15

Susi Pudjiastuti

Aturan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal pelarangan penggunaan cantrang di nelayan menimbulkan polemik baru. Presiden Joko Widodo mengaku mendapat laporan dari nelayan kalau aturan ini menyulitkan mereka.

Menteri Susi-pun angkat bicara mengenai masalah ini. Susi menilai, seharusnya nelayan Indonesia bersyukur karena Indonesia hanya memberlakukan peralihan alat tangkap bukan moratorium penangkapan ikan seperti yang dilakukan beberapa negara lain.

"Orang lain moratorium total, di Thailand, China, Vietnam, dilarang tangkap ikan. Kita cuma pergantian alat tangkap. Tujuannya jangan sampai terjadi seperti Bagan Siapi-api. Dulunya surga ikan, akibat eksploitasi jadi mati," kata Menteri Susi di Bali seperti dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (28/4).

Susi menegaskan, pemerintah juga telah memberikan tenggang waktu peralihan alat tangkap selama dua tahun kepada nelayan. Menurutnya seharusnya waktu tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Dulu awalnya kan kita sudah sepakat sama Ombudsman sama Pak Presiden juga. Saya maunya kasih waktu setahun. Tapi nelayan waktu itu lobinya 2 tahun. Ya sudah kita setujui sampai Juli 2017 ini. Sekarang masih lagi minta perpanjang-perpanjang terus. Kalau dikasih terus bisa-bisa sampai tiga tahun ini. Keburu habis ikan kita," tuturnya.

Menteri Susi juga menganggap, penggunaan cantrang telah menjadi penyebab konflik antar-nelayan. "Cantrang ini yang menimbulkan konflik horizontal antar-nelayan dari zaman dahulu. Banyak nelayan yang tidak suka dengan kapal yang menggunakan cantrang. Jadi banyak yang menangkap itu bukan aparat, tetapi nelayan langsung yang melaporkan, karena mereka tidak mau cantrang masuk daerah mereka. Cantrang ini menghabiskan ikan dan merusak," terang Menteri Susi.

Menteri Susi berpesan, agar isu marine resources dan masa depan kelautan Indonesia tidak dijadikan sasaran politik. Dia meminta agar tak ada politisasi komoditi perikanan, masa depan, dan nasib nelayan Indonesia.

"Jangan hanya karena keserakahan, kerakusan untuk mengeruk sebanyak-banyaknya laut, ikannya diambil semua."

(mdk/idr)