Menteri Sudirman: Pertamina paling layak pimpin holding BUMN energi

"Yang paling layak Pertamina yang jadi holding karena ukurannya besar."

2016-04-22 18:44:00

Pertamina

Pemerintah Jokowi-JK tengah mempersiapkan pembentukan holding BUMN energi yang rencananya akan terealisasi tahun ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menyebut Pertamina paling pantas memimpin holding nantinya.

"Yang paling layak Pertamina yang jadi holding karena ukurannya besar, cukup beragam pengalamannya," kata Sudirman di Jakarta, Jumat (22/4).

Sementara itu perihal apakah nantinya holding ini akan menjadi badan penyangga, Menteri Sudirman enggan berkomentar lebih jauh. Dia ingin terlebih dahulu proses holding BUMN berjalan sebelum mempertimbangkan menjadi badan penyangga.

"Mengenai jadi badan penyangga, itu isu yang terpisah. Holdingisasi itu masalah menteri BUMN, sementara badan penyangga urusan kita. Apakah holding itu menjadi badan penyangga baru bisa kita lihat setelah prosesnya berjalan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tengah mempersiapkan pembentukan holding BUMN energi pada tahun ini. Dia memastikan penggabungan perusahaan tersebut bakal menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) akan jadi anak usaha Pertamina.

"Kemarin saya sudah bicara dengan Menkeu, yang sudah selesai adalah Pertamina kita akan ajukan PPnya, dan semoga ada tiga lagi yang akan selesai yaitu jalan tol, tambang, dan keuangan," ujar Rini di Jakarta, Rabu (13/4).

Rini menegaskan BUMN juga masih mencari nama yang tepat untuk holding tersebut. Apalagi, PGN jadi bagian dalam holding yang bakal mengelola sumber energi di Indonesia.

"Ini kita belum bicara nih, nama Pertaminanya diganti atau tidak. Karena yang holdingnya kan Pertamina. Apa nama Pertaminanya diganti atau jadi Pertamina Holding. Kita belum tahu. Yang akan masuk disitu adalah Pertamina memiliki PGN," jelas Rini.

Dalam penggabungan tersebut, BUMN bakal melakukan skema penggabungan harta yang bukan berupa uang tunai melainkan dalam bentuk aktiva dari para pemegang saham dalam penyertaan modal perseroan atau disebut inbreng.

"Jadi kita inbreng namanya. Nanti kita juga harus melaporkan ini tentunya ke DPR. Tapi prosesnya sedang berjalan semua. Kemarin bicara ke Kemenkeu yang akan selesai Pertamina dan ada beberapa yang selesai lagi. Insya Allah kalau bisa kita sebelum hari raya. Tahun ini rencananya," pungkas dia.

(mdk/idr)