Mensos: Kualitas beras dulu kurang bagus, banyak kutu dan jamur

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebutkan terdapat 1,28 juta keluarga yang menerima bantuan pangan non tunai berupa beras sejahtera (rastra). Dia menegaskan penerima bantuan ini merupakan program pemerintah yang lama. Bedanya, kualitas rastra yang diberikan ke penerima ini lebih bagus ketimbang yang lama.

2017-02-23 15:14:48

Kementerian Sosial

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebutkan terdapat 1,28 juta keluarga yang menerima bantuan pangan non tunai berupa beras sejahtera (rastra). Nantinya, penerima bantuan pangan akan mendapatkan Rp 110.000 per bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Khofifah menegaskan penerima bantuan ini merupakan program pemerintah yang lama. Bedanya, kualitas rastra yang diberikan ke penerima ini lebih bagus ketimbang yang lama.

"KPM (keluarga penerima manfaat) ini dia yang dulu terima rastra itu loh. Nah, dulu kan terima rastra demand, terima ya sudah opsinya satu beras itu. Kadang teman-teman menemukan kutu, kadang teman-teman menemukan berjamur," ujar Khofifah sela-sela acara BPNT di Cibubur, Jakarta, Kamis (23/2).

Setiap KKS berisi voucher uang senilai Rp 1.890.000 dan dibagikan kepada Program Keluarga Harapan (PKH). Kartu tersebut tidak bisa diambil langsung tetapi bertahap. Setiap bulan, pemerintah hanya mengucurkan Rp 110.000.

"Kalau misalnya Rp 110.000 itu tidak habis, mereka bisa gunakan hari lain, minggu lain bahkan bulan berikutnya, tidak akan hangus. Meskipun setiap bulan di-top up, setiap bulannya itu terakumulasi," katanya.

Selain itu, lanjut Khofifah, KKS tersebut dapat digunakan keluarga penerima manfaat untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan yang dinamakan elektronik warung gotong royong (e-Warong). E-Warong dapat berupa agen bank, pedagang atau pihak lain yang bekerja sama dengan bank inisiator yakni PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Bank Tabungan Negara Tbk.

"Menciptakan kartu ini kan tidak ada APBN-nya. Menciptakan kartu oleh CSR BUMN, kemudian proses transfer dana pemerintah itu juga zero cost. Masyarakat yang bertransaksi juga zero cost. Jadi ini sebenarnya free cost bagi APBN, maupun APBD yang mengintegrasikan program ini. Tetapi, costnya dicover operasional cost himbara," pungkasnya.

(mdk/sau)