Menko Darmin: Tak ada arahan suku bunga harus longgar atau ketat

Darmin menyerahkan sepenuhnya kepada Bank Indonesia terkait suku bunga acuan atau BI Rate.

2016-01-13 17:50:37

Kemenko Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menghadiri Rapat Dewan Gubernur BI bulanan di Gedung Bank Indonesia, Jakarta. Rapat ini akan memutuskan kebijakan moneter bank sentral, termasuk suku bunga acuan atau BI Rate.

Dalam rapat ini, Darmin mengaku tidak meminta agar Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan. Keputusan ini diserahkan sepenuhnya pada Dewan Gubernur Bank Indonesia.

"Yang saya bilang adalah dengan investasi yang lebih banyak, anggaran yang lebih awal dimulai, itu akan membutuhkan likuiditas yang lebih banyak. Ya biar lah BI menghitungnya, seperti apa. Tidak ada usulan harus longgar atau ketat (suku bunga)," ucap Darmin.

Namun demikian, Darmin tetap memberikan gambaran mengenai segala kebijakan dan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk bank sentral.

"Ya tentu saja kita membahas mengenai apa namanya, mengenai banyak hal, mengenai moneter, stabilitas sistem keuangan, mengenai sistem pembayaran," kata Darmin di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (13/1).

Dalam rapat ini, Darmin juga mendengarkan pemaparan mengenai kondisi moneter global dan Indonesia dari para petinggi BI.

"Artinya ada presentasi dari pihak Bank Indonesia dan para direktur yang menangani bidang-bidang itu yang menggambarkan seperti apa moneter kita, plus minusnya, segala macamnya, stabilitas sistem keuangannya juga begitu. Soal likuiditas, soal kredit , soal potensi permasalahan dan sebagainya," papar Darmin.

Sementara itu dari sisi pemerintah, Darmin memaparkan berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tak segan Darmin menjelaskan di hadapan Dewan Gubernur BI bahwa mekanisme penggunaan anggaran pemerintah sudah berubah. Perubahan pola penggunaan anggaran dari yang semula menjelang akhir tahun, menjadi awal tahun, membutuhkan dukungan BI dalam hal kebijakan yang mendukung pasokan likuiditas.

"Ya saya tentu saja bicara mengenai apa yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan, ya soal anggaran, soal investasi, kemudian dampaknya terhadap likuiditas. Karena investasi yang besar, anggarannya yang lebih awal, itu pasti akan membutuhkan likuiditas lebih banyak, ya sarannya akan ada di situ dan sebagainya," ungkap Darmin.

(mdk/idr)