Menko Darmin sebut sudah 22 tahun Indonesia tak bangun kilang minyak

Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembangunan kilang minyak akan masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid II.

2015-09-16 16:13:31

kilang

Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap I pekan lalu. Kebijakan tahap pertama lebih fokus menggairahkan sektor industri dan perdagangan. Bukan tanpa alasan pemerintah memprioritaskan itu.

Sektor industri diyakini sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun karena kurang mendapat perhatian, hasilnya tidak maksimal. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mencontohkan mandeknya sektor industri tanah air.

"Kalau industri katakanlah di hulu, sudah berapa tahun kita tidak bangun kilang minyak? Jawabannya 22 tahun. Itu terakhir kita bangun. Ada yang salah pada kebijakannya yang harus dibenahi," ujar Darmin dalam acara Rakernas Koordinator Asosiasi Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (16/9).

Indonesia sangat membutuhkan kilang minyak. Untuk itu, pemerintah bakal membuat Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembangunan kilang minyak di tanah air. Perpres tersebut nantinya akan masuk ke paket kebijakan penyelamatan ekonomi tahap II.

Intinya, pemerintah mempersilakan swasta membangun kilang minyak. Tidak menutup kemungkinan bergabung dengan PT Pertamina.

"Satu lagi, akan lebih bagus dipasangkan mereka investasi di bidang petrokimia, biasanya akan lebih menarik. Pokoknya kita akan design kebijakannya," kata dia.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menambahkan negara-negara Timur Tengah sudah komitmen investasi pembangunan kilang minyak saat bertemu dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Ya mereka ada yang memang di kilang minyak, ada di bidang keuangan, ada infrastruktur lain seperti port, kita kesana juga Abu Dhabi Port dan mereka tertarik juga," ucapnya.

(mdk/noe)