Menkeu Sri: Berhenti beroperasi, saham Freeport jatuh

Menkeu Sri: Berhenti beroperasi, saham Freeport jatuh. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta masalah antara PT Freeport Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diselesaikan dengan kepala dingin. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan karena menyangkut kepentingan banyak pihak termasuk Freeport.

2017-02-22 13:40:50

Freeport

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta masalah antara PT Freeport Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diselesaikan dengan kepala dingin. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan karena menyangkut kepentingan banyak pihak termasuk Freeport sendiri.

"Sebetulnya yang paling baik adalah menjaga kepentingan bersama. Kegiatan ekonomi itu penting bagi Indonesia, bagi Papua, tapi juga bagi Freeport," ujar Menteri Sri di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/2).

Selain itu, Menteri Sri menegaskan apabila Freeport bersikeras tak mau menurut pada aturan negara maka kerugian juga akan ditanggungnya. Sebab, karena masalah ini Freeport berhenti beroperasi, maka diperkirakan sahamnya akan jatuh.

"Freeport itu perusahaan publik. Kalau dia berhenti, dia juga akan jatuh sahamnya. Jadi dalam hal ini tidak ada yang disebut menang atau kalah. Kalau kita mau terus menerus akan menuju kepada hal yang sifatnya negatif, pasti tidak hanya buruk kepada kita namun juga buruk kepada PTFI sendiri," ujar Menteri Sri.

Untuk itu, Menteri Sri menegaskan apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah untuk kebaikan semua pihak. Hal tersebut juga demi menjaga keberlanjutan perekonomian Freeport di Indonesia.

"Kan kita mencoba untuk terus menyampaikan kepada Freeport suatu pengaturan yang bisa menjaga keberlanjutan kegiatan ekonominya sendiri. Tapi juga pada saat yang sama kita tetap menjaga kekonsistensi kita dengan peraturan perundang-undangan," ujar Menteri Sri.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia kembali berulah. Perusahaan yang berafiliasi dengan PT Freeport McMoran yang berbasis di negeri paman sam Amerika Serikat ini seolah menantang pemerintah Indonesia terkait aturan pengubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi saham 51 persen, dan kewajiban pajak yang belum dibayar.

(mdk/bim)