Menkeu senang APBN aman usai RI bekukan keanggotaan OPEC

Menkeu senang APBN aman usai RI bekukan keanggotaan OPEC. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keputusan tersebut tidak akan jadi masalah jika Indonesia tetap memproduksi jumlah minyak sesuai dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni sebesar 815.000 barel per hari (bph).

2016-12-01 19:40:28

APBN

Indonesia memutuskan untuk membekukan sementara (temporary suspend) keanggotaan di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Keputusan tersebut diambil dalam Sidang ke-171 OPEC di Wina, Austria, Rabu (30/11).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keputusan tersebut tidak akan jadi masalah jika Indonesia tetap memproduksi jumlah minyak sesuai dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni sebesar 815.000 barel per hari (bph).

"Kalau pembekuan itu, Menteri ESDM memutuskan kita tetap produksi minyak sesuai asumsi APBN, maka tidak akan mempengaruhi, paling tidak dari sisi volume produksi," kata Menteri Sri di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (1/12).

Dia menilai keputusan OPEC dalam melakukan pemotongan produksi minyak menimbulkan dampak negatif dan positif. Di mana sisi negatifnya harga minyak dunia akan meningkat, namun sisi positifnya penerimaan negara akan positif, khususnya dari migas.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan pengujian untuk melihat dampak dari keputusan OPEC terhadap APBN. Sebab, setelah adanya keputusan ini dirinya belum sempat bertemu dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

"Kita akan lihat dari sisi subsidi, karena solar kan masih di subsidi. Dari sisi listrik, karena masih banyak yang menggunakan diesel. Juga kita akan melihat dari sisi ekonomi secara keseluruhan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menilai keputusan ini sudah tepat demi perbaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, OPEC sendiri meminta Indonesia memotong sekitar 5 persen dari total produksi minyak dalam negeri sebesar 820.000 barel per hari (bph).

Mantan Wali Kota Solo ini menilai, permintaan OPEC merugikan Indonesia. Sebab, di tengah target pemerintah untuk meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 1,5 juta bph melalui pembangunan kilang justru harus dikurangi.

(mdk/bim)