Cerita Boediono sulitnya kelola APBN pasca krisis 1998

Merdeka.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Boediono yang sekaligus Menteri Keuangan periode 2001-2004 mengatakan krisis keuangan tahun 1998 telah membawa pengaruh tersendiri bagi Indonesia, baik dari sisi politik, sosial, hingga ekonomi.

Imbas dari krisis tersebut sangat dirasakan pada masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Salah satunya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap stabil.

"Dari krisis tahun 1997-1998 yang kita dapatkan dampak paling parah. Sebabnya, salah satunya langkah awal yang tidak pas, tapi memang komplikasi politik dan ekonomi menyatu jadi problema yang besar. Bahkan pengelolaan APBN pada masa itu sangat lepas kendali dan jadi sarana tarik menarik kekuatan politik," kata Boediono di Jakarta, Rabu (30/11).

Dia menjelaskan, dampak dari krisis keuangan tersebut, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh negatif 17 persen. Diikuti dengan pemecatan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang merembet pada gerakan politik, dan menimbulkan perubahan sistem politik.

Bahkan, kondisi diperparah dengan iklim elnino paling parah yang membuat produksi pangan anjlok, yang mengakibatkan harga beras pada tahun 1998 naik hingga 3 kali lipat. Bahkan, pada masa itu, pemerintah sangat sulit mendapatkan pinjaman karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rendah.

Dengan demikian, Boediono mengimbau agar pemerintah saat ini bisa menjadikan APBN sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari persoalan. "Saya ingatkan akan ada masa dimana APBN bisa jadi sasaran tarik menarik politik yang besar dan bisa lepas kendali lagi. Maka APBN jangan jadi bagian dari persoalan, tapi jadi bagian dari solusi," jelasnya.