Menkeu Purbaya: Untung Ada DPR, Jadi Enggak Koboi Banget soal Bansos
Meski ada desakan untuk menambah jumlah bantuan, ia menekankan perlunya menjaga kesinambungan fiskal agar keuangan negara tetap sehat.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya tidak akan sembarangan dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos), termasuk minyak goreng.
Meski ada desakan untuk menambah jumlah bantuan, ia menekankan perlunya menjaga kesinambungan fiskal agar keuangan negara tetap sehat.
Purbaya menyambut baik peran DPR dalam memberikan masukan serta kontrol terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait penggunaan anggaran. Ia menilai, mekanisme pengawasan dari legislatif akan membantu mencegah pemerintah bersikap gegabah.
"Tapi gak apa-apa, ini Pak Said(Said Abdullah) berhati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya sehingga saya gak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).
Ia menambahkan, hubungan kemitraan antara pemerintah dan DPR sangat penting agar kebijakan yang diambil selalu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal negara.
Dengan sinergi tersebut, Purbaya berharap kebijakan bansos dapat tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan stabilitas APBN.
"Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar. Sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semena-mena menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami," ujarnya.
Siap Tambah Bansos Jika Ada Anggaran Nganggur
Menkeu Purbaya, mengaku siap menambah anggaran bantuan sosial (Bansos) minyak goreng jika terdapat anggaran-anggaran yang kurang terserap maksimal.
Ia menilai, lebih baik dana yang menganggur dialihkan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi atau bantuan sosial.
"Kita siap, kita pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran-anggaran yang gak keserap dari pada nongkrong di sana di BI (Bank Indonesia) atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk subsidi," ujarnya.
Siapkan Anggaran Rp6,5 Triliun
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp6,5 triliun untuk mengalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng mulai Oktober 2025.
Adapun, bantuan sosial (bansos) yang akan dibagikan 10 kilogram (Kg) beras ditambah 2 liter minyak goreng MinyaKita untuk masing-masing penerima manfaat.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, anggaran khusus untuk bansos MinyaKita sebesar Rp 1,1 triliun. Dana ini untuk menyediakan 2 liter MinyaKita perbulan per penerima sebanyak 18,27 juta penerima.