Menkeu Purbaya: Susun Kebijakan Enggak Boleh Naif

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menegaskan pentingnya budaya diskusi terbuka di Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengingatkan kepada jajaran Kementerian Keuangan bahwa dalam menyusun kebijakan tidak boleh naif.

"Jajaran Kementerian Keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis. Dalam menyusul kebijakan, kita tidak boleh naif. Jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghampat kebijakan strategis," kata Purbaya dalam Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9).

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menegaskan pentingnya budaya diskusi terbuka di Kementerian Keuangan. Bahkan ia mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak terjebak dalam istilah 'echo chamber' atau lingkaran diskusi yang hanya berputar pada suara internal.

Menurutnya, kebijakan fiskal yang tepat hanya bisa lahir jika kementerian terbuka terhadap beragam pandangan dari luar.

"Jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghampat kebijakan strategis. Biasakan untuk berdiskusi dan mendengar suara dari luar, bukan hanya dari internal Kemenkeu sendiri yang sudah pasti sepakat, agar tidak terjebak dalam echo chamber. Manfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk mendapatkan insight yang baru," ujar Purbaya.

Purbaya menilai, kebijakan yang hanya berpijak pada konsensus internal rawan kehilangan perspektif luas. Hal ini bisa menimbulkan risiko dalam pengambilan keputusan strategis, terutama saat menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

"Peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial," ujarnya.

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya mengingatkan semua jajarannya, bahwa ekonomi global saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar.

Perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi Indonesia.

Geopolitik akan menjadi game changer. Indonesia tidak bisa lupa dari tampak perkembangan geopolitik dunia. Oleh karena itu, jajaran kepentingan keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis.

"Dalam menyusul kebijakan, kita tidak boleh naif," ujarnya.

Selain itu, kata Purbaya, tantangan perubahan iklim semakin nyata. Sebagai negara yang penting terhadap bencana alam, Indonesia harus bersiap untuk menghadapi risiko perubahan iklim yang akan berdampak pada sektor-sektor kunci. Seperti petanian, perikanan, dan energi.

"Peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial," ujarnya.

RAPB 2026 dirancang untuk menjaga kesenambungan kebijakan fiskal dan disiplin sekaligus berpihak pada rakyat. Fokus utamanya diarahkan pada penguatan, ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.