Menkeu Purbaya Pelototi Subsidi BBM dan LPG 3 Kg, Habiskan Uang Negara Rp218 Triliun
Menkeu Purbaya mengatakan, pemakaian uang negara tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai tukar Rupiah (kurs rupiah) hingga lonjakan pemakaian.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti realisasi pemakaian anggaran subsidi untuk beberapa barang seperti BBM (Bahan Bakar Minyak) hingga LPG 3 Kg, yang mencapai Rp218 triliun sampai dengan 31 Agustus 2025.
Menkeu Purbaya mengatakan, pemakaian uang negara tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai tukar Rupiah (kurs rupiah) hingga lonjakan pemakaian BBM subsidi.
"Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp218 triliun. Dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), depresiasi nilai tukar, dan pertumbuhan volume konsumsi barang bersubsidi," jelasnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (30/9).
Adapun realisasi subsidi per 31 Agustus 2025 naik 4,5 persen dari catatan pada periode sama tahun sebelumnya. Menurut data yang dipegangnya, Purbaya mendapati adanya peningkatan konsumsi barang bersubsidi.
"Termasuk bahan bakar minyak (BBM) yang naik 3,5 persen, LPG 3 Kg naik 3,6 persen, pelanggan listrik bersubsidi naik 3,8 persen, dan pupuk mengalami peningkatan sebesar 12,1 persen. Ini peningkatan yang terbesar," bebernya.
Purbaya menekankan, kondisi ini mengindikasikan bahwa subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat.
"Namun, peningkatan volume ini juga perlu perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan lebih tepat sasaran," dia menegaskan.
43,7 Persen dari Pagu 2025
Dari sisi anggaran, pagu subsidi dan kompensasi untuk 2025 sebesar Rp498,8 triliun. Dengan realisasi hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp218 triliun, atau sekitar 43,7 persen dari pagu tersebut.
Angka realisasi itu pun masih lebih kecil dibandingkan total belanja subsidi pemerintah di 2024. Untuk alokasi yang sama, negara menghabiskan Rp434,3 triliun pada penyaluran subsidi tahun lalu.
"Realisasi (per 31 Agustus 2025) ini menunjukan penyaluran subsidi yang berjalan sesuai dengan target anggaran. Meski pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan untuk penyempurnaan efektivitas ke depan," seru Purbaya.