LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

Menkeu: AEOI jadi momen penguatan basis pajak RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia akan memperoleh keuntungan dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEOI) antar negara. Keikutsertaan tersebut, merupakan momen penguatan basis data perpajakan Indonesia.

2017-05-29 13:54:44
Ekonomi Indonesia
Advertisement

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia akan memperoleh keuntungan dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEOI) antar negara. Keikutsertaan tersebut, merupakan momen penguatan basis data perpajakan Indonesia.

"Momen tersebut dapat digunakan untuk penguatan basis data perpajakan. Dari hasil AEOI harus dimanfaatkan untuk penerimaan pajak sebagai sumber terbesar pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan," ujar Menkeu Sri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/5).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menuturkan dalam rangka memenuhi komitmen AEOI, Indonesia harus memiliki legislasi primer dan sekunder yang paling lambat dilakukan 30 juni 2017.

"Apabila gagal, ini akan rugikan Indonesia sendiri. Karena Indonesia dapat dikategorikan non cooperative jurisdiction yang berdampak terhadap penilaian internasional dan Indonesia tidak memiliki level playing field dengan negara yang berkomitmen dalam AEOI," jelasnya.

Menkeu Sri Mulyani menambahkan apabila gagal menjadi peserta AEOI, Indonesia juga akan dicap sebagai negara yang tidak transparan. Selain itu, Indonesia tidak akan memperoleh informasi mengenai keuangan milik wajib pajak Indonesia yang disimpan di luar negeri.

"Indonesia jadi tidak transparan, setara dengan negara tax haven dan dianggap menjadi tempat penyimpanan dana terorisme. Indonesia tidak akan memperoleh informasi keuangan milik WP Indonesia yang disimpan di luar negeri, baik yang sudah atau tidak mengikuti program TA," pungkasnya.

Advertisement

Baca juga:
Bangun 10 lokasi wisata, Kementerian PUPR gandeng Pemda
Menteri Susi diganjar disclaimer, ini respons Menko Luhut
Sri Mulyani beberkan pentingnya keterbukaan informasi pajak dunia
BPK ungkap penyebab LKPP 2016 Menteri Susi diganjar disclaimer
Perlahan, penjualan mobil di Asean mengalahkan kawasan lain
Bea Cukai Medan kembali gagalkan penyelundupan 500 bal pakaian bekas
Awal Ramadan, Rupiah melemah ke level Rp 13.317 per USD

(mdk/sau)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.