Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Susi diganjar disclaimer, ini respons Menko Luhut

Menteri Susi diganjar disclaimer, ini respons Menko Luhut Menko Polhukam kunjungi kantor KLN. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) Tahun 2016 kepada Menko Bidang Kemaritiman RI, Menteri ESDM RI dan Menteri KKP di Kantor Maritim.

Adapun dari hasil audit laporan keuangan Kementerian di lingkungan Kemenko Maritim ditemukan satu kementerian mendapatkan disclaimer atau opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memaklumi LKPP KKP mendapatkan disclaimer. Menurutnya, kekurangan pastilah ada dalam tiap hal termasuk pelaporan.

"Saya kira ada kurang lebih itu biasa lah. Ada di sana lebih di sana kurang, ada di sana baik," ujarnya saat ditemui di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Senin (29/5).

Selain itu, Menko Luhut menyambut positif penyerahan hasil pemeriksaan oleh BPK. Menurutnya, LHP-LKPP bisa menjadi sarana untuk evaluasi di tiap kementerian.

"Saya kira bagus dan kritik dari hasil BPK, kita semua mensikapi, memperbaiki apa yang kurang di tempat kita masing-masing," ungkapnya.

Sebelumnya, anggota BPK Rizal Djalil mengatakan penyebab diberikannya disclimer pada KKP karena masih ditemukan persoalan dalam pelaporannya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan

Menko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan

Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.

Baca Selengkapnya
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir Pastikan Bantuan Pangan Beras Disalurkan hingga Juni 2024

Menko PMK Muhadjir Pastikan Bantuan Pangan Beras Disalurkan hingga Juni 2024

Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran

Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran

Muhadjir menerangkan, alasan Pilpres sebaiknya satu putaran karena pertimbangan biaya yang begitu besar.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
KKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut

KKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut

Bagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran

Baca Selengkapnya
Menko Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen Ditunda

Menko Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen Ditunda

Luhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.

Baca Selengkapnya