BPK ungkap penyebab LKPP 2016 Menteri Susi diganjar disclaimer

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) Tahun 2016 kepada Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) di Kantor Maritim.

Adapun dari hasil audit laporan keuangan Kementerian di lingkungan Kemenko Maritim ditemukan satu kementerian mendapatkan disclaimer atau opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Anggota BPK, Rizal Djalil, mengatakan penyebab diberikannya disclaimer pada KKP karena masih ditemukan persoalan dalam laporan Kementerian Menteri Susi Pudjiastuti tersebut. Pelaporan tidak sebatas pada persoalan kapal.

"Masalahnya bukan hanya persoalan kapal itu, banyak juga masalah lain yang selama ini tidak terungkap dan menurut saya perlu upaya dari komunitas perikanan untuk memperbaiki kinerja, pelaksanaan, perencanaan sampai pelaporan," ungkapnya di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Senin (29/5).

"Misalnya apa? Misalnya ada 700 kapal kan kita periksa benar tidak itu? Mana berita acaranya? Kira-kira begitu," tambahnya.

Dia menyampaikan bahwa BPK telah melakukan serangkaian tahap pemeriksaan. Rizal mengemukan ada tiga tahap pemeriksaan, yaitu laporan keuangan, tujuan tertentu, dan kinerja.

Dari tiga tahap pemeriksaan oleh BPK itulah secara signifikan ditemukan ada masalah, yang kemudian berujung pada disclaimer kepada KKP. "Kinerja seperti, ada masalah obat, ada masalah sumber daya air dan macam-macam. Kita kan sudah lakukan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) hasilnya memang signifikan ada masalah. Ini perlu dibenahi. Kita mendorong perubahan itu. Itu aja," tambahnya.

Oleh karena itu, dia mengatakan perlu adanya upaya perbaikan maksimal dari KKP di tahun yang akan datang. "Menurut saya, kalau usahanya maksimal bisa saja meningkat tahun depan. Harapan saya juga begitu," pungkasnya.