Menhub Budi duga masih ada monopoli dalam program Tol laut
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ada indikasi terjadi monopoli dalam pelaksanaan tol laut sehingga perlu ada perbaikan dalam sistem pendaftaran. Dia juga mengakui, dalam perkembangan tol laut yang diluncurkan 4 November 2015 memang masih ada kekurangan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ada indikasi terjadi monopoli dalam pelaksanaan tol laut sehingga perlu ada perbaikan dalam sistem pendaftaran.
"Ada indikasi monopoli oleh karena itu akan kita gunakan sistem informasi teknologi atau IT untuk pendaftaran pengguna tol laut, sehingga nanti tidak lagi gunakan pendaftaran langsung," kata Menhub Budi seperti dikutip Antara, Jumat (10/11).
Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci rute, tujuan mana serta komoditas apa yang terjadi monopoli. Meski begitu, dia berjanji akan segera memperbaiki. "Memang ada monopoli di beberapa kota tapi tidak semua ada monopoli, buktinya ada yang bisa turun harga barang hingga 20 persen," imbuhnya.
Budi mengakui, dalam perkembangan tol laut yang diluncurkan 4 November 2015 memang masih ada kekurangan, seperti saat kapal mengangkut barang dari Barat ke Timur, namun kosong dari Timur ke Barat, sehingga merugikan pemangku kepentingan.
Meski demikian, program ini harus berjalan sukses mengingat manfaatnya besar dalam upaya mengurangi selisih atau disparitas harga komoditas bahan pokok antara Indonesia barat dengan timur hingga turun 20 persen.
"Kita akui memang ada yang belum maksimal sehingga kita terus memikirkan bersama ITS untuk mencari solusi agar program ini bisa berjalan maksimal," pungkasnya.
Sebelumnya, Menhub Budi menjelaskan tol laut merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi yang dilatarbelakangi masih adanya kesenjangan harga yang cukup tinggi antara wilayah Indonesia barat dengan wilayah Indonesia timur.
Program tol laut mulai 4 November 2015 hingga saat ini mencapai 13 trayek yang sebagian besar dikembangkan berlayar ke arah timur Indonesia sebagai upaya mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok.
Baca juga:
Perusahaan Korea biayai pembangunan LRT Jakarta Rp 6,7 triliun
Diberlakukan awal tahun, Tarif Tol Palindra seksi I dipatok hingga Rp 17.500
Kontribusi infrastruktur ke pertumbuhan RI masih kalah dari India dan Afsel
AP I siapkan Rp 1,7 T kembangkan Bandara Bali, salah satunya lakukan reklamasi
Bos Bappenas dorong swasta naik kelas jadi investor, bukan lagi kontraktor
315 Perusahaan konstruksi kumpul di JCC bahas infrastruktur RI
Pemerintah terima banyak donasi untuk pembangunan sanitasi dan SPAM