Mendag Enggar sebut tahun politik dipenuhi momen bagi-bagi sembako

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap pesta demokrasi atau Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan berlangsung pada 2019 mendatang. Terlebih, Pilpres nanti menjadi sebuah keuntungan besar bagi masyarakat untuk menekan pengeluaran terhadap kebutuhan pokok.

2018-09-24 17:42:35

Kemendag

"Tekanan pembeli beras berkurang karena sembako dibagi-bagi karena keikhlasan sama caleg-caleg," kata Enggar saat ditemui di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (24/9).

Tak hanya itu, Enggar juga menyebut beberapa faktor lain yang mungkin menjadi sebuah keuntungan masyarakat pada Pilpres 2019 adalah dengan maraknya peredaran uang. "Yang pasti adalah melalui kontestansi politik ini dengan sehat dan uang beredar banyak jadi boleh dicek di BI (Bank Indonesia) banyak, karena saya tidak mau bicara tentang money politik tapi yang pasti bikin jamuan," imbuhnya.

Sementara itu, saat ditanya mengenai persoalan impor beras yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, dirinya tidak berkomentar banyak. Enggar menilai masalah tersebut sudah dijawab oleh Kementerian Perekonomian. "Sudah cukup. Menko Perekonomian sudah menjelaskan," katanya.

Pesoalan mengenai impor beras memang menjadi sorotan. Tngginya pasokan beras dalam negeri karena beras impor terus masuk ke Gudang Bulog dan penyerapan beras di pasar sangat minim. Namun demikian, Kemendag yang memberi izin impor beras menyebut tidak mau mengurus soal gudang penyimpanan beras ini.

"(Solusinya pak?) Tak tahu saya bukan urusan kita. Urusan Bulog," kata Mendag Enggar saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (18/9).

Namun, pernyataan Mendag tersebut dijawab oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Bahkan Buwas mengaku bingung karena tidak ada lagi tempat penyimpanan. Padahal, impor beras adalah tugas dari pemerintah. Dia heran pada Kemendag yang seolah lepas tangan.

"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara," katanya.

Budi Waseso berharap, Kemendag sebagai bagian dari pemerintah bisa berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencari jalan keluar dan menyamakan pendapat. "Kita kan aparatur negara jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi," papar dia.

(mdk/azz)