Memasuki Bulan K3, Bos BUMN BKI: Keselamatan Kerja Jangan Sekadar Slogan
Pendekatan ini dianggap sangat penting untuk menjaga keberlanjutan layanan dan melindungi sumber daya manusia yang merupakan aset utama perusahaan.
Untuk memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional yang berlangsung dari 12 Januari hingga 12 Februari, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI mengadakan HSE Strategic Briefing 2026 secara daring sebagai pembuka rangkaian kegiatan peringatan tahun ini.
Kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting ini dihadiri oleh seluruh pegawai dan diisi dengan arahan dari Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, mengenai kebijakan keselamatan kerja yang akan diterapkan pada tahun 2026.
Acara ini merupakan bagian dari upaya BKI untuk memastikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan secara konsisten, terutama dalam mendukung pelayanan publik di sektor maritim yang aman dan dapat diandalkan. Dengan mengusung tema 'Safety Culture: Beyond Compliance, It's Our Character', BKI menegaskan bahwa keselamatan kerja bukan hanya sekadar kewajiban prosedural, melainkan juga merupakan bagian dari nilai-nilai dan perilaku sehari-hari.
Pendekatan ini dianggap sangat penting untuk menjaga keberlanjutan layanan dan melindungi sumber daya manusia yang merupakan aset utama perusahaan, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, menekankan bahwa budaya keselamatan harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan bukan hanya sekadar slogan.
"Saya ingin menekankan kembali komitmen kita terhadap budaya keselamatan. Budaya bukan sekadar tulisan di dinding, tetapi tercermin dari apa yang kita lakukan setiap hari, termasuk saat tidak ada yang melihat," ungkap Benny.
Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Ia juga menekankan pentingnya peran pemimpin dalam menjamin kesiapan fisik dan mental seluruh anggota tim, khususnya dalam menghindari risiko kerja yang disebabkan oleh kelelahan atau kondisi kesehatan yang kurang baik.
"Mari kita perkuat manajemen kesehatan kerja dan pastikan tindak lanjut Medical Check-Up (MCU) dilakukan secara serius. Orang yang tidak sehat secara fisik maupun mental tidak akan pernah bisa bekerja dengan aman," tambahnya.
Melalui HSE Strategic Briefing 2026, BKI berupaya untuk memastikan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sejalan dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Lingkungan kerja yang aman dan sehat diyakini dapat memberikan kontribusi langsung terhadap keandalan layanan, pencegahan risiko kecelakaan, serta perlindungan bagi pekerja dan pengguna jasa di sektor maritim.
Kegiatan ini juga menegaskan komitmen BKI untuk terus mendukung praktik kerja yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sejalan dengan kepentingan publik dan pembangunan nasional.
BUMN BKI Jamin Keamanan Pelayaran di Indonesia
Sebelumnya, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI berupaya untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai standar keselamatan serta ketentuan klasifikasi yang harus dipenuhi oleh pelaku industri perkapalan. Kegiatan Sosialisasi PKBB & PKBL yang bertema Sinergi Maritim dalam Penguatan Klasifikasi Kapal Nasional Berkeselamatan dan Berdaya Saing Global ini diselenggarakan sebagai bagian dari langkah strategis.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi di Indonesia memenuhi standar keamanan yang sesuai dengan regulasi baik nasional maupun internasional. Dalam konteks mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan keamanan pelayaran, peningkatan kualitas proses klasifikasi menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar.
Dalam pembukaan acara, BKI menekankan betapa pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan lembaga klasifikasi. Hal ini diperlukan agar proses PKBB dan PKBL dapat dilaksanakan dengan lebih terstruktur, transparan, dan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BKI menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Ini bertujuan agar standar keselamatan kapal tidak hanya dipahami tetapi juga diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat.
"Sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar proses klasifikasi berjalan lebih cepat, transparan, dan sesuai regulasi keselamatan," kata dia.