LSM asing: Kesepakatan blok dagang AS lebih buruk dari perkiraan

Dokumen dipublikasi, proses negosiasi dinilai tak transparan.

2015-11-06 16:41:53

Dokumen kesepakatan Trans-Pacific Partnership (TPP) telah dirilis pertama kalinya oleh pemerintah Selandia Baru. Manuskrip enam ribu halaman tersebut merupakan kristalisasi dari proses negosiasi dilakukan 12 negara selama lima tahun terakhir.

Kendati demikian, dokumen itu masih perlu diratifikasi masing-masing negara peserta. Tak menutup kemungkinan, mereka menguji kembali (legal review) dokumen tersebut.

Banyak kritik berdatangan menyusul publikasi dokumen kerja sama blok dagang yang rencananya bakal diikuti Indonesia tersebut. Di antaranya, bias kepentingan korporasi dan mengabaikan masalah perubahan iklim.

Public Citizen's Global Trade Watch menyebut dokumen final itu menunjukkan kesepakatan-kesepakatan yang tercapai lebih buruk dari perkiraan.

"Rupanya, pendukung TPP merahasiakan proses negosiasi. Sebab, dokumen menunjukkan bahwa TPP bakal berdampak pada terbukanya pasar tenaga kerja di Amerika, penurunan upah pekerja, membanjirnya makanan impor berbahaya, dan lainnya," kata Lori Wallach, direktur lembaga advokasi konsumen berbasis di Amerika Serikat itu, seperti dilansir BBC, Jumat (6/11).

Di sisi lain, TPP juga tak sepenuhnya diterima di Amerika Serikat. Padahal Negara Paman Sam tersebut merupakan motor dari blok dagang tersebut.

Tiga bakal calon presiden Partai Demokrat menentang. Yaitu, Hillary Clinton, Martin O'Malley, dan Bernie Sanders.

Justin Trudeau, Perdana Menteri anyar Kanada, menuduh pemerintahan terdahulu tak transparan dalam bernegosiasi. Meskipun, pada prinsipnya, partai Trudeau mendukung perdagangan bebas.

"Pemerintah federal harus tetap memegang omongannya dan menjaga kepentingan publik Kanada selama proses ratifikasi TPP. Termasuk di dalamnya memertahankan manajemen suplai, sektor otomotif kita, dan manufaktur di seluruh negeri."

Di Australia, Menteri Investasi dan Perdagangan Andrew Robb mengatakan publikasi dokumen TPP merupakan bagian dari kesepakatan bersama. Dengan begitu, publik bisa mengkritisinya sebelum dokumen itu resmi diteken negara anggota.

(mdk/yud)