'Lebih baik Ken jadi Dirjen Pajak definitif supaya lebih stabil'

Seleksi dirjen pajak sebaiknya tidak dilakukan secara terbuka untuk menghindari potensi 'gaduh'.

2015-12-05 13:46:48

Pajak

Pemerintah kembali membuka seleksi calon Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuanagn untuk tahun anggaran 2016 usai Sigit Priadi Pramudito memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi tersebut per 2 Desember 2015.

Sebagai pengganti, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melantik Staf Ahli Dirjen Pajak Kemenkeu, Ken Dwijugiastadi.

Direktur Eksekutif CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis) Yustinus Prastowo menilai, seleksi dirjen pajak sebaiknya tidak dilakukan secara terbuka untuk menghindari potensi 'gaduh' saat seleksi.

"Seleksi dirjen pajak sebaiknya tidak usah lelang terbuka karena prosesnya panjang dan bisa gaduh," kata Pras kepada merdeka.com, Sabtu (5/12).

Pras menyarankan seleksi dilakukan tertutup dan langsung masuk Tim Penilai Akhir (TPA) untuk kemudian diajukan kepada Presiden. Dia pun mendukung para calon dirjen pajak yang sebelumnya diseleksi kembali dicalonkan menjadi dirjen pajak.

Menurut dia, sosok-sosok yang sudah lolos seleksi dirjen pajak tahun lalu sudah memenuhi semua kriteria dan penilaian dari segala aspek termasuk dari sisi hukum. Lebih khusus, Pras menyarankan pemerintah untuk segera menjadikan Plt Dirjen Pajak, Ken Dwijugiastadi menjadi dirjen pajak definitif.

"Saya kira lebih baik demikian. Toh sudah clean and clear di KPK dan PPATK. Kalau memungkinkan, Plt dirjen (Ken) ini didefinitifkan supaya tak ada gejolak dan gonta ganti pimpinan, jadi lebih stabil," jelas Pras.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan, proses seleksi Dirjen Pajak definitif diupayakan tidak terlalu lama untuk bisa mencapai target pajak tahun berikutnya yang mencapai Rp 1.3060,1 triliun.

Untuk memangkas waktu pemilihan, terdapat opsi seleksi Dirjen Pajak dilakukan hanya kepada para calon yang sudah lulus seleksi sebelumnya bersama Sigit Priadi Pramudito yakni Ken Dwijugiasteadi, Suryo Utomo dan Catur Rini Widosari.

"Nah, siapa tahu nanti presiden punya pandangan begitu, juga bisa. tapi tentu kan kita lihat," kata Mardiasmo.

(mdk/sau)