Kumpulkan menteri ekonomi, Jokowi beri sinyal hapus PPh bagi petani tebu

Kewajiban PPh yang selama ini diterapkan sangat membebani petani gula. Untuk diketahui, peraturan yang berlaku selama ini adalah petani yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib mengeluarkan PPh sebesar 1,5 persen. Dan bagi yang tidak memiliki NPWP harus mengeluarkan PPh 3 persen.

2018-06-08 17:28:57

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan tertutup dengan beberapa menteri ekonomi membahas soal pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi para petani tebu. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, dalam pertemuan didorong penghapusan Pph yang biasa dikeluarkan petani saat menjual gula ke Perum Bulog.

"PPh-nya dihapus saja biar petani enggak dibebani dan bisa bersaing. Kemungkinannya dihapusin 0 persen," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/6).

Menurut Moeldoko, kewajiban PPh yang selama ini diterapkan sangat membebani petani gula. Untuk diketahui, peraturan yang berlaku selama ini adalah petani yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib mengeluarkan PPh sebesar 1,5 persen. Dan bagi yang tidak memiliki NPWP harus mengeluarkan PPh 3 persen.

"Ini dirasa berat bagi petani. Dan mereka kesulitan untuk menjual," ujar dia.

Mantan Panglima TNI ini menambahkan, rencana penghapusan PPh bagi petani tebu akan diteruskan kepada Kementerian Keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang ditugaskan untuk menyampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ini baru mau dibicarakan untuk Kemenkeu," ucapnya.

Upaya penghapusan PPh bagi petani tebu dilakukan setelah Moeldoko menerima Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Dalam pertemuan itu, APTRI meminta pemerintah membuat aturan pembebasan pungutan PPh agar Bulog tidak menarik pajak dari petani.

(mdk/idr)