KPK gandeng Kadin cegah korupsi libatkan sektor swasta

Laode mengatakan, KPK akan ikut berpartisipasi dalam membenahi tata kelola sektor swasta. Salah satunya dengan membentuk komite advokasi daerah untuk membantu mensosialisasikan bentuk-bentuk penjagaan terhadap korupsi. Laode menegaskan, pencegahan sama pentingnya dengan penindakan.

2017-10-03 13:43:45

KADIN

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif dan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani.

Laode mengatakan, KPK akan ikut berpartisipasi dalam membenahi tata kelola sektor swasta. Salah satunya dengan membentuk komite advokasi daerah untuk membantu mensosialisasikan bentuk-bentuk penjagaan terhadap korupsi.

"Mengapa KPK ikut di dalam hal ini? Kalau kita lihat statistik, di KPK orang yang memakai seragam orange (tersangka) itu antara penyelenggaraan negara dengan private sector. Karena memang korupsi itu beda dengan pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas yang bisa terjadi sendiri. Kalau korupsi pasti ada si pemberi dan ada yang menerima," kata Laode, di Jakarta, Selasa (3/10).

Laode mengungkapkan, Indonesia harus belajar dari Hong Kong terkait pencegahan korupsi. Salah satunya masuk di sektor swasta melalui Kadin untuk pencegahan korupsi. "Kami sudah bekerja sama, kita akan meningkatkan terus kerja sama ini agar teman-teman di Kadin perusahaannya juga nyaman," ujarnya.

Laode menegaskan, pencegahan sama pentingnya dengan penindakan. "Membantu Kadin supaya jangan suka ditransfer pemerintah seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka tender, lakukan yang terbuka, yang baik objektif seperti itu," tandasnya.

(mdk/bim)