Komisi VII setujui asumsi RAPBN 2019 dan subsidi penyambungan listrik Rp 1,2 T
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk pemberian subsidi penyambungan listrik tahun depan. Selain subsidi, komisi VII juga menyetujui asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk pemberian subsidi penyambungan listrik tahun depan. Selain subsidi, komisi VII juga menyetujui asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menyambut baik keputusan rapat komisi VII yang selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. "Mengenai penetapan asumsi dasar makro kami terima dengan baik, kami anjurkan pimpinan melanjutkan ke Banggar," kata Menteri Jonan, di Gedung DPR, Senin (17/9) malam.
Adapun asumsi makro yang telah disepakati adalah:
- Indonesian Crude Price (ICP) 2019 USD 70 per barel,
- Lifting migas 2.025.000 BOEFD,
- Cost recovery USD 8-10 miliar,
- Subsidi Solar Rp 2.000,
- Subsidi listrik Rp 57 triliun dan,
- Subsidi penyambungan listrik Rp 1,2 triliun.
Dalam postur asumsi makro RAPBN 2019 tersebut, Kementerian ESDM memasukkan subsidi baru, yaitu penyambungan listrik untuk rumah tangga tangga tidak mampu sebesar Rp 1,2 triliun, daya listrik yang disambung sebesar 450 Volt Amper (VA).
Sebelumnya, Menteri Jonan mengungkapkan, dari anggaran Rp 1,21 triliun, bisa menomboki penyambungan listrik 2,4 juta rumah tangga tidak mampu, dengan besaran subsidi Rp 500.000 per rumah tangga. Atas adanya subsidi tersebut maka dapat mempercepat sambungan listrik pada keluarga tidak mampu.
Menurut Menteri Jonan, rumah tangga yang akan mendapat subsidi penyambungan listrik letaknya bukan di wilayah terpencil yang belum terdapat jaringan kelistrikan, tetapi di wilayah yang sudah ada jaringan listriknya. Namun rumah tangga tersebut tidak mampu untuk menyambung listrik
"Untuk diketahui di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta ada calon pelanggan baru yang tidak mampu menyambung daya, bukan tidak mampu bayar bulanan. Ini bukan di tempat jauh-jauh, di DKI ada 30.000 sampai 35.000 yang tidak mampu menyambung listrik," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
Baca juga:
Kemenkeu ajukan pagu anggaran Rp 45,15 triliun di 2019
Pemerintah pastikan APBN tak akan terganggu meski subsidi energi naik
Komisi XI setujui asumsi makro APBN 2019, salah satunya nilai tukar Rp 14.400 per USD
Jaksa Agung minta tambahan anggaran Rp 2,9 triliun lebih
Menteri Sri Mulyani sebut pertumbuhan 2019 berpeluang hanya 5,15 persen
Menkum HAM ajukan tambahan Rp 1 triliun untuk RKA 2019
Ini penjelasan pemerintah usul asumsi nilai tukar Rp 14.400 per USD di 2019