Merdeka.com - Pemerintah dalam Rancangan Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 menargetkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar Rp 14.400 per USD. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun mempertanyakan dasar pengambilan keputusan ini agar kemudian dapat ditetapkan dalam undang-undang.

"Dari mana kita menentukan angka tersebut? Lalu apakah bisa disajikan terkait penjelasan yang diberikan BI mengenai kurs Rp 14.400. Tolong diberikan paparan agar kita memahami implikasi kurs ini terhadap APBN," ujar Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra, Harry P, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/9).

Mendapat pertanyaan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah dalam menentukan nilai tukar telah mempertimbangkan efeknya terhadap pendapatan dan belanja negara. Dia mengatakan, setiap penguatan asumsi Rp 100 per USD memberi penurunan pendapatan negara Rp 4,6 triliun.

"Pendapatannya turun Rp 4,666 triliun yang terdiri dari pajak penerimaan migas, kerena penerimaannya dalam bentuk Dolar. Terpengaruh kan. Tetapi yang penerimaannya dalam bentuk Rupiah tidak berubah kalau kursnya berubah," ujar Menteri Sri Mulyani.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan, hal yang sama juga terjadi apabila target kurs diturunkan sebesar Rp 100 per USD dari target maka penerimaan akan naik sebesar Rp 4,6 triliun. Dengan pelemahan Rp 100 per USD, hal ini juga diiringi dengan kenaikan belanja sebesar Rp 3,4 triliun begitu pun sebaliknya.

"Kalau tadi disebutkan kursnya dari Rp 14.400 menjadi Rp 14.300 penerimaan kita akan turun Rp 4,66 triliun. Belanjanya akan turun Rp 3,4 triliun. Rp 3,4 triliun dari mana? Dari berbagai belanja dalam bentuk Dolar yang sekarang kebutuhannya lebih sedikit," jelasnya.

"Sementara itu, kalau dikembalikan lebih lemah ke Rp 14.500 per USD, asumsinya maka itu kebalikannya. Penerimaan akan naik Rp 4,6 triliun, belanja naik Rp 3,4 triliun. Sehingga totalnya akan ada net benefit Rp 1,2 triliun," sambungnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menegaskan, angka-angka tersebut bukan merupakan asumsi untung rugi tetapi merupakan bagian dari perhitungan postur anggaran APBN. "Itu bukan untung rugi tapi postur. Kami akan bisa sampaikan bagaimana komponen belanja dan pendapatan dari hal ini. (Saya jelaskan) Supaya saya tidak terutang," tandasnya.