Ketimpangan Orang Kaya dan Miskin di Jakarta Paling Tinggi di Indonesia, Gubernur Pramono Beri Penjelasan
Ia menilai tingginya ketimpangan kaya dan miskin tersebut dipicu oleh konsentrasi kekayaan di Jakarta yang tidak merata.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui ketimpangan ekonomi masyarakat di wilayah ibu kota tercermin jelas dari gini ratio yang masih menjadi persoalan utama. Ia menyebut kendati tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jakarta menurun, gini ratio Jakarta berada di kisaran 0,41.
"Ada satu problem yang sampai hari ini belum terpecahkan adalah gini ratio yang sekarang ini di angka sekitar 0,41," kata Pramono di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD DKI Jakarta 2027 di Balai Kota, Kamis (16/4).
Ia menilai tingginya ketimpangan kaya dan miskin tersebut dipicu oleh konsentrasi kekayaan di Jakarta yang tidak merata. Menurutnya, perputaran uang dalam jumlah besar masih terpusat di ibu kota, meski pemilik modal tidak selalu tinggal di Jakarta.
"Kenapa Gini Ratio ini selalu besar di Jakarta dan terbesar di republik ini? Karena hampir semua orang kaya ada di Jakarta. Hampir semua uang-uang besar itu dimiliki oleh orang-orang Jakarta walaupun mungkin tinggalnya ada yang di Surabaya, di Bali, dan sebagainya, tetapi rata-rata mereka menaruh uangnya ataupun distribusinya itu ada di Jakarta,” jelasnya.
Di sisi lain, Pramono mengakui kinerja ekonomi Jakarta saat ini sebenarnya cukup solid. Nilai investasi tercatat mencapai sekitar Rp270 triliun dan dinilai menjadi salah satu indikator penting selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
"Investasinya Jakarta sekarang ini cukup tinggi, kurang lebih Ro270 triliun. Dan kami akan menjaga momentum ini. Maka untuk itu indikator makro selain pertumbuhan ekonomi, inflasi, maka investasi juga menjadi penting,” katanya.
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Otomatis Ciptakan Pemerataan
Meski begitu, Pramono menyadari pertumbuhan ekonomi yang baik belum otomatis menciptakan pemerataan. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran belum mampu menekan ketimpangan secara signifikan.
"Pertumbuhan ekonominya bagus, kemiskinannya menurun, penganggurannya terkurangi, gini ratio tadi itu tertinggi, itu menunjukkan bahwa sekali lagi tantangan pemerataan itu menjadi kata kunci untuk pembangunan Jakarta," ucap dia.
Untuk mengatasi ketimpangan, Pemprov DKI memutuskan mempertahankan sejumlah program bantuan pendidikan. Pramono meminta agar program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta bantuan kesehatan tidak diganggu gugat.
"Saya minta untuk tidak dirubah hal yang berkaitan dengan KJP, KJMU, kemudian ijazah, kemudian juga hal berkaitan dengan insentif ataupun bansos kita di kesehatan. Saya minta yang ini tidak diganggu, tidak dirubah," tutupnya.