Kereta cepat, Wapres JK pastikan TNI AU kasih izin lahan di Halim

"Nanti dalam proses mereka juga pasti memahami itu sebagai kepentingan nasional."

2016-04-29 17:03:30

Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan TNI Angkatan Udara bakal mengizinkan lahan di sekitar Halim Perdanakusuma dipakai untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab, proyek transportasi tersebut merupakan kepentingan nasional.

"Memang sekarang TNI-AU belum mengizinkan, nanti dalam proses mereka juga pasti memahami itu sebagai kepentingan nasional," kata JK di Jakarta, Jumat (29/4).

Menurutnya, tak ada alasan TNI-AU menolak lahan di Halim digunakan untuk proyek kereta cepat. Mengingat, lahan di sekitar lapangan udara itu juga ada yang dimanfaatkan untuk lapangan golf, yang notabene bukan kepentingan nasional.

"Jadi kalau selama tidak menganggu keamanan, proyek itu semestinya tidak ada soal."

Kemarin, tim patroli TNI AU menahan tujuh pekerja yang kedapatan melakukan pengeboran tanah di tepi ruas tol Halim. Lima pekerja di antaranya berasal dari China. Tak lama kemudian, para pekerja itu pun dibebaskan

Wapres JK menilai wajar jika pekerja China itu dilepaskan. Sebab, mereka dinilai tak melakukan pelanggaran.

"Yang kemarin yang terjadi itu sebenarnya bukan salah tenaga asingnya. Salah prosedur saja, yaitu tidak minta izin."

Kelima warga China tersebut merupakan karyawan PT Geo Central Mining (GCM). Bersama dengan dua pekerja lokal, mereka melakukan pengeboran guna mengetes karakteristik tanah yang nantinya bakal menjadi lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Budi Hanggoro Wiryawan mengaku tak memberikan instruksi kepada GCM untuk mengebor di Halim. Menurutnya, GCM bekerja atas arahan konsultan perencana desain China yang tak paham prosedur di Indonesia.

(mdk/yud)