Komisi V kecewa buruh China di proyek kereta cepat tak berlisensi

Merdeka.com - Tertangkapnya lima buruh asal China membuat proyek kereta cepat andalan pemerintahan Joko Widodo menjadi sorotan. Di samping aktivitas pengeboran ilegal yang mereka lakukan, ternyata para pekerjanya tidak memiliki lisensi dan tak ada pekerja lokal yang dilibatkan.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francais mengungkapkan kekecewaannya. Apalagi, saat ditangkap mereka mengenakan seragam tentara.

"Namun yang jadi masalah, di kasus Halim itu kan pekerja Chinanya enggak punya lisensi izin kerja, apalagi katanya tentara," ujar Djemy di di Gedung DPR RI Senayan, Kamis (28/4)..

Sebagai proyek nasional, Djemy berharap agar kereta cepat bisa melibatkan pekerja lokal, termasuk dalam hal alih teknologi.

"Kalau saya secara pribadi berharap, segala infrastruktur di dalam negeri bisa memaksimalkan pekerja lokal," ujar Djemy.

Dia menegaskan, berdasarkan kesepakatan Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR selaku mitra kerja dalam proyek kereta cepat, sama sekali belum ada izin pembangunan apapun yang dikeluarkan terkait pelaksanaan proyek tersebut.

"Sederhananya, kalau memang belum ada izin pembangunan, maka jangan dulu dilaksanakan pekerjaannya," pungkas Djemy.