Kenaikan BI Rate gerus laba perbankan tahun lalu

Bank tidak serta merta menaikkan suku bunga kredit mengikuti BI Rate lantaran potensi risiko kredit macet meninggi.

2014-02-13 11:21:31

BI Rate

Laba perbankan di Indonesia tahun lalu tidak tumbuh secemerlang dibanding 2012. Perlambatan pertumbuhan salah satunya disebabkan oleh kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 7,5 persen.

Pengamat Ekonomi Aviliani berpendapat, saat terjadi kenaikan BI Rate, bank tidak turut menaikkan signifikan besaran bunga kredit. Pasalnya, kenaikan bunga kredit yang tinggi justru berisiko menaikkan rasio kredit macet.

"Karena semester II itu direm dengan suku bunga, suku bunga naikkan 7,5 persen jadi bank-bank itu banyak mengorbankan labanya. Karena kalo dia (perbankan) naikkan suku bunga juga banyak kredit macet dong, nah daripada dia mengorbankan itu dia lebih mengorbankan labanya," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (13/2).

Menurutnya, perbankan besar paling terpukul penghasilan labanya akibat kenaikan suku bunga acuan. Sebab, bank-bank tersebut mempunyai likuditas dan nasabah yang kuat.

"Justru bank-bank besar yang mengorbankan labanya, karena bank-bank besar yang kuat likuiditasnya kan. Nah dia itu lebih melihat bukan persaingannya, dia melihat pada kekuatan nasabahnya. Kalau dia naikin suku bunga pasti kredit macetnya naik maka dia lebih bagus mengorbankan labanya," jelas dia.

Bukan hanya itu ke depan untuk margin bunga bersih atau Net Interst Margin (NIM) tahun ini masih sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebesar 15-17 persen. "Tidak boleh lebih dari itu, jadi mungkin lebih rendah dari kemarin atau sama seperti semester II 2013, karena persaingan bank makin ketat," ungkapnya.

Sedangkan untuk rasio kredit bermasalah atau nett performing loan (NPL) masih dalam koridor aman. Kredit perbankan saat ini lebih menyasar kalangan menengah ke bawah.

"So far sih karena kreditnya menengah kecil tidak terlalu problem. Sedangkan, perusahaan besar lebih banyak go publik. Jadi tidak terlalu tergantung pada utang bank," ujar dia.

Untuk itu dia menyarankan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan sektor perbankan. Sebab, regulasi pemerintah sangat menentukan kredit macet dalam perbankan.

"Jangan kebijakan tiba-tiba menyulitkan kaya tambang, tiba-tiba tanpa jeda harus dilarang ekspor barang jadi kan itu tidak mungkin. Kalau tidak boleh dikenakan biaya tinggi, terus di sana tidak laku yang ada macet kreditnya," tutup dia.

(mdk/bim)