Kementan Perkuat Pengendalian Penyakit Hewan Ternak Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H
Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H, Kementan memperkuat upaya pengendalian penyakit hewan ternak melalui deteksi dini dan koordinasi lintas wilayah guna menjaga pasokan pangan nasional.
Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah proaktif dalam memperkuat pengendalian penyakit hewan ternak di seluruh Indonesia. Upaya ini dilakukan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H. Fokus utama adalah peningkatan kesiapsiagaan nasional serta koordinasi lintas wilayah secara intensif.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menyatakan penguatan deteksi dini sangat krusial. Langkah ini bertujuan mencegah penyebaran Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang berpotensi merugikan. Tujuannya adalah menjaga pasokan pangan asal ternak tetap aman dan stabil bagi masyarakat.
Pengalaman dari kejadian penyakit hewan sebelumnya menjadi pelajaran berharga bagi Kementan. Oleh karena itu, pengendalian PHMS harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berbasis kewaspadaan tinggi. Pencegahan menjadi fokus utama agar kasus dapat cepat ditemukan dan segera dikendalikan.
Strategi Komprehensif Kementan Hadapi PHMS
Kementan telah menyiapkan langkah konkret untuk tahun 2026 guna mendukung pengendalian penyakit hewan ternak. Alokasi vaksin, obat-obatan, dan sarana pendukung pengendalian penyakit telah disiapkan secara matang. Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi salah satu prioritas utama dalam alokasi ini.
Keberhasilan pengendalian PHMS tidak hanya bergantung pada besaran anggaran yang tersedia. Agung Suganda menekankan pentingnya kedisiplinan pelaksanaan di lapangan oleh seluruh pihak terkait. Vaksinasi rutin dan penerapan biosekuriti yang ketat merupakan kunci utama dalam menekan penyebaran penyakit.
Strategi vaksinasi PMK dua periode terbukti efektif menekan kasus penyakit tersebut. Pada tahun 2026, alokasi vaksin dan sarana pendukung pengendalian penyakit mencapai sekitar 5,6 juta dosis. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan hewan ternak.
Dukungan Anggaran dan Peran Legislatif
Perhatian Komisi IV DPR RI terhadap isu PHMS menunjukkan pentingnya kesehatan hewan bagi ketahanan pangan nasional. Hal ini terlihat dari kunjungan kerja spesifik Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI. Kunjungan tersebut dilakukan ke Balai Besar Veteriner Wates untuk membahas pengendalian PHMS.
Agung Suganda mengungkapkan respons positif dari Komisi IV DPR RI terkait dukungan anggaran. “Alhamdulillah, respons Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI sangat luar biasa dan siap mendukung anggaran yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengendalian PHMS,” ujarnya. Dukungan ini krusial untuk memastikan program pengendalian berjalan optimal.
Meskipun mendapat dukungan anggaran, pengelolaan dana harus tetap hati-hati dan bertanggung jawab. Setiap alokasi anggaran harus memiliki kejelasan manfaat dan peruntukan yang transparan. Pemerintah tetap menyediakan alokasi khusus untuk pengendalian PHMS, meski anggaran Ditjen PKH relatif terbatas.
Kesiapan Teknis dan Stabilisasi Pasokan Pangan
Selain vaksinasi, kesiapan laboratorium veteriner juga menjadi garda depan deteksi dini penyakit. Agung Suganda meminta seluruh balai veteriner memastikan ketersediaan reagen dan alat diagnostik. Ini penting agar tidak terjadi keterlambatan penanganan saat muncul dugaan penyakit.
“Jangan sampai ketika muncul kasus kita tidak siap melakukan deteksi. Kesiapan teknis ini menentukan cepat atau lambatnya respons kita,” tegasnya. Kesiapan teknis yang prima memungkinkan respons cepat dan tepat dalam mengatasi wabah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berpesan agar tidak ada penyakit yang mengganggu fokus pemerintah menjaga ketahanan pangan. Pengendalian PHMS berdampak langsung pada stabilitas pasokan pangan strategis seperti daging, susu, dan telur. Harga pangan strategis, termasuk sapi siap potong, juga harus dijaga stabil menjelang HBKN.
Sumber: AntaraNews