Kemendag audit penggunaan dana pembangunan Pasar Klewer Rp 59 M

Audit perlu dilakukan sebelum pembangunan tahap II dengan dana Rp 96 miliar dimulai.

2016-01-16 12:30:00

Pasar Klewer Terbakar

Proyek pembangunan Pasar Klewer tahap I yang dibiayai Pemerintah Pusat dengan anggaran Rp 59 miliar telah selesai pengerjaannya pada akhir 2015 lalu. Pembangunan tahap II yang direncanakan awal tahun ini meleset dan diperkirakan baru akan dilaksanakan pada bulan Maret dengan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 96 miliar.

Namun, sebelum pembangunan tahap II dimulai, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menerjunkan tim untuk mengaudit pelaksanaan pembangunan tahap I.

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Subagiyo membenarkan jika akan ada tim audit dari Kemendag. "Kemendag akan menerjunkan tim auditnya melalui Inspektorat Jenderal Kemendag untuk mengaudit pembangunan pasar tahap I," ujar Subagiyo, Sabtu (16/1).

Menurut Subagyo, audit dimaksudkan untuk memastikan apakah proyek pembangunan dikerjakan sesuai perencanaan atau sebaliknya. Pelaksanaan proyek pembangunan tahap I yang telah dikerjakan antara lain, struktur bangunan basement dan semi basement. Hingga saat ini secara keseluruhan pembangunan pasar yang terbakar akhir 2014 lalu baru mencapai 40 persen.

Usai dilakukan audit, pihaknya akan memaparkan rencana anggaran belanja (RAB) untuk lanjutkan proyek pembangunan Pasar Klewer. "Sesuai RAB kami mengajukan bantuan anggaran Rp 96 miliar untuk merampungkan Pasar Klewer. Dana tersebut akan dikucurkan Kemendag setelah Pemkot memaparkan RAB," jelasnya.

Subagiyo mengatakan, pada awalnya anggaran yang diajukan sebesar Rp 100 miliar. Pengajuan anggaran dihitung dengan kondisi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar yang saat itu menembus Rp 17.000 per USD. Namun setelah dihitung ulang kebutuhan dan ternyata jumlah kebutuhan anggarannya tinggal Rp 96 miliar.

Dia berharap setelah melaporkan pekerjaan pembangunan tahap I, Pemerintah Pusat segera menghibahkan Pasar Klewer ke Pemkot. Proses hibah perlu dilakukan mengingat status pengelolaan pasar saat ini berada di tangan Kemendag.

(mdk/bim)