KEIN: Lebih baik isi ulang e-money tak ada pungutan untuk dukung gerakan non tunai

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyambut baik aturan tersebut. Namun, menurutnya, sebaiknya masyarakat tak dibebankan pungutan saat isi ulang e-money.

2017-09-21 20:30:00

e-money

Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan aturan mengenai pengenaan biaya isi ulang uang elektronik atau e-money. Dalam aturan ini, BI memberikan batasan pungutan dalam isi ulang e-money, salah satunya ke toko-toko ritel yang dipatok Rp 1.500.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyambut baik aturan tersebut. Namun, menurutnya, sebaiknya masyarakat tak dibebankan pungutan saat isi ulang e-money.

"Ini kan dalam rangka Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau cashless society dan menstimulasi konsumer, lebih baik ditiadakan pungutan," ujar Arif kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (21/9).

Dia menegaskan masyarakat sudah dibebankan biaya dalam pembeliaan uang elektronik. Selain itu, dana di dalam uang elektronik tersebut juga tidak bisa dikosongkan, sehingga ada dana masyarakat yang mengendap.

"Kalau kita beli e-money itu kan harganya Rp 50.000 tapi saldonya cuman Rp 30.000. Kan jarang sekali penggunaan itu saldonya bisa nol," jelasnya.

Lebih lanjut, Arif menambahkan seharusnya perbankan tak usah lagi mengeluarkan e-money, lebih baik kartu debit dan kredit bisa digunakan untuk uang elektronik. Kendati demikian, aturan ini dinilai sudah berkeadilan dan pro masyarakat kecil.

"Kita menyambut baik kebijakan yang diambil bank sentral karena dapat memenuhi keadilan di tingkat konsumen, tak mungkin masyarakat kecil isi ulang di atas Rp 200.000. Itu sudah berkeadilan. Ya setidaknya telah memperhatikan kebiasaan yang berkembang dalam transaksi di masyarakat," pungkasnya.

(mdk/sau)