Kehadiran PLTU ramah lingkungan terkendala keseriusan pemerintah

Indonesia saat ini mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2018-2027, pembangunan pembangkit masih didominasi oleh PLTU. Hal ini dikarenakan harga listrik PLTU lebih murah dibandingkan pembangkit lain.

2018-04-27 10:48:48

Pembangkit Listrik

Indonesia saat ini mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2018-2027, pembangunan pembangkit masih didominasi oleh PLTU.

Hal ini dikarenakan harga listrik PLTU lebih murah dibandingkan pembangkit lain yaitu masih USD 4-6 cent per kWh. Namun demikian, ada beberapa kekhawatiran yang timbul dari pembangunan PLTU, seperti masalah polusi. Bahayakah polusi PLTU ini?

Ketua Harian Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Arthur Simatupang, mengatakan Indonesia tidak perlu khawatir dengan polusi dari PLTU ini. Menurutnya, PLTU saat ini menggunakan teknologi canggih yang lebih ramah lingkungan.

"Tak perlu khawatir dengan pembangunan PLTU. Saat ini, PLTU sudah menggunakan ultra super critical yang lebih ramah lingkungan," katanya di Jakarta, Jumat (27/4).

Dengan inovasi dan perkembangan teknologi, pembangkit listrik mengalami perubahan drastis dalam 10 tahun terakhir. Teknologi lama subcritical mulai ditinggalkan, dan dunia beralih ke teknologi yang modern.

Teknologi ultra super critical (USC) memiliki tekanan dan temperatur uap lebih besar 26 Mpa dan 700 Celcius, sehingga efisiensinya mendekati 50 persen. Di Pulau Jawa, ada beberapa PLTU yang memerlukan USC seperti PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9, PLTU Jawa 10, PLTU Cirebon 2 dan PLTU Cilacap.

Namun, beberapa pembangkit PLTU berbahan bakar batu bara yang menerapkan HELE (High Efficiency Low Emission) mengalami kendala, seperti tahap perizinan lahan, perizinan lingkungan dan pembebasan lahan.

Untuk itu, Arthur meminta pemerintah untuk tidak lepas tangan terhadap persoalan ini. PLTU yang ramah lingkungan perlu dukungan, seperti kepastian hukum dan investasi secara jangka panjang.

"Saat ini pemerintah seakan lepas tangan. Harusnya, pembangunan PLTU itu didukung dengan berbagai upaya agar mendapatkan kepastian hukum dan kepastian investasi. Mungkin bisa disosialisasikan bahwa PLTU itu sekarang sudah ramah lingkungan," katanya.

(mdk/bim)