Kebut Target Capai Swasembada Pangan, Tiap Desa Bakal Punya Satu Penyuluh Pertanian
Saat ini Indonesia memiliki sekitar 37.000 hingga 38.000 penyuluh yang tersebar di berbagai daerah.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, akan menyiapkan penyuluh pertanian di setiap desa di Indonesia, demi mencapai target swasembada pangan tahun 2027.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan saat ini Indonesia memiliki sekitar 37.000 hingga 38.000 penyuluh yang tersebar di berbagai daerah. Ke depan, setiap desa akan memiliki satu penyuluh pertanian untuk memastikan petani mendapatkan bimbingan langsung dalam mengelola hasil pertanian mereka.
"Baru saja disepakati, bahwa nanti penyuluh pertanian yang sekarang tersebar di berbagai daerah, nanti akan diatur melalui Perpres, itu akan diatur oleh pusat. Nanti satu desa, satu penyuluh pertanian," kata Zulkifli Hasan dalam Konferensi Pers Ratas Swasembada Pangan yang dilaksanakan di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Menko Pangan mengatakan, penyuluhan ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan pupuk yang tepat, pemilihan bibit yang berkualitas, hingga cara-cara efisien dalam mengelola tanaman.
"Karena pertanian itu nanti akan luas. Pertanian padi, pertanian jagung, pertanian perkebunan, ada kelapa, ada kopi, ada coklat, dan lain-lain. Juga hortikultura," ujarnya.
Menurutnya, untuk mewujudkan hal ini, pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian, akan mengatur dan mengelola distribusi penyuluh pertanian melalui Peraturan Presiden (Perpres).
"Petani kita harus diajari. Cara memakai pupuk, cara bibit yang bagus, dan sebagainya. Jadi penyuluhan sudah sepakat tadi. Nanti akan ditanggani oleh pusat, CQ Kementerian Pertanian," ujar Zulhas.
Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menegaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu yang relatif singkat.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, yang sebelumnya dijadwalkan pada 2028, namun kini dipercepat menjadi 2027, sebagaimana disampaikan Presiden dalam forum-forum internasional seperti MPR, APEC, dan G20.
"Ya semua semua ini adalah dalam rangka kita menuju swasembada bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden di depan MPR, di depan APEC, di depan G20. Yang tadinya 2028, kemarin di G20, Bapak Presiden sudah menyampaikan maju lagi 2027. Jadi waktu kita pendek sekali," pungkasnya.