Kaltim Bergerak: Modernisasi Transportasi Massal Dimulai, Balikpapan Jadi Percontohan
Pemerintah secara bertahap memodernisasi transportasi massal Kaltim guna menjamin kelancaran mobilitas dan meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat. Program percontohan di Balikpapan menunjukkan hasil positif dan menjadi inspirasi bagi kota lain.
Pemerintah Indonesia tengah gencar melakukan modernisasi layanan transportasi umum massal di berbagai wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Langkah strategis ini diambil untuk menjamin kelancaran mobilitas warga serta mendorong peningkatan pergerakan ekonomi masyarakat di sana.
"Kaltim saat ini sudah memulai transformasi besar menghadirkan angkutan perkotaan modern yang nyaman bagi masyarakat," ujar Mochammad Rayani, Analis Kebijakan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim. Proyek ini pada tahap awal masih didukung penuh oleh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Program percontohan modernisasi transportasi massal Kaltim ini salah satunya telah sukses diimplementasikan di Kota Balikpapan dengan layanan Balikpapan City Trans (Bacitra). Keberhasilan Bacitra menjadi acuan bagi kota-kota lain di Kaltim untuk mengikuti jejak serupa demi masa depan transportasi yang lebih baik.
Keberhasilan Balikpapan City Trans (Bacitra)
Layanan angkutan umum Balikpapan City Trans (Bacitra) di Kota Balikpapan telah mencatat antusiasme tinggi dari masyarakat. Sebanyak 21 unit bus Bacitra beroperasi rutin setiap hari, berhasil mencatatkan tingkat keterisian penumpang di atas seratus persen dengan total pengguna harian mencapai 6.332 orang. Ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan transportasi publik modern di wilayah tersebut.
Meskipun operasional Bacitra masih ditanggung penuh oleh Kementerian Perhubungan hingga tahun 2026, Pemerintah Kota Balikpapan telah bersiap mengambil alih pengelolaannya. Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, memperkirakan biaya operasional yang akan ditanggung Pemkot mencapai Rp22 miliar per tahun mulai 2027. Persiapan ini menegaskan komitmen daerah terhadap keberlanjutan program.
Pemindahan kewenangan pengelolaan Bacitra juga diiringi dengan pengembangan infrastruktur pendukung yang memadai. Secara bertahap, Pemerintah Kota Balikpapan akan menyediakan 125 halte baru untuk menunjang layanan ini. Saat ini, 33 titik halte telah berdiri berkat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dana kepedulian sosial (CSR) dari berbagai perusahaan.
Proyeksi Transportasi Massal di Samarinda
Mengikuti keberhasilan Balikpapan, Kota Samarinda juga tengah serius mempersiapkan modernisasi transportasi massal di wilayahnya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, memaparkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kajian studi kelayakan. Studi ini telah memetakan kebutuhan tujuh rute utama serta enam rute pengumpan yang strategis.
Penyediaan transportasi publik berstandar pelayanan minimal merupakan kebutuhan mendesak bagi Samarinda. Sistem angkutan konvensional yang ada saat ini seringkali tidak memiliki kepastian waktu tunggu, sehingga mendorong masyarakat beralih ke kendaraan pribadi. Kondisi ini menyebabkan kemacetan dan peningkatan emisi gas buang di perkotaan.
Upaya peralihan masyarakat menuju angkutan umum massal diyakini akan membawa banyak manfaat. Selain memberikan penghematan signifikan terhadap pengeluaran transportasi rumah tangga, program ini juga efektif menekan angka kecelakaan lalu lintas. Lebih lanjut, modernisasi transportasi publik juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas buang di jalan raya, mendukung lingkungan yang lebih bersih.
"Target kami, program angkutan massal di Samarinda masuk ke dalam program Bappenas sehingga memperoleh kucuran dana dari pemerintah pusat pada tahun 2027 mendatang," kata Manalu. Harapan ini menunjukkan ambisi Samarinda untuk segera mewujudkan sistem transportasi yang modern dan efisien.
Sumber: AntaraNews