Jokowi minta penjualan sumber daya alam mentah dihentikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penjualan bahan mentah segera dihentikan. Menurutnya, saat ini telah memasuki era baru dimana negara-negara maju telah berani melakukan lompatan dengan menciptakan komoditas mineral dan batu bara (minerba) sebagai nilai tambah perekonomian.

2017-03-22 22:02:20

Presiden Jokowi

Presiden melihat negara penjual komoditas sumber daya alam bergerak menuju ke negara yang memperkuat industri pengolahan. Presiden pun meminta jajarannya untuk bergerak cepat mengembangkan hilirisasi industri di Tanah Air, khususnya pertambangan Minerba.

"Kita juga harus menuju kesana dan negara lain justru juga melompat lebih cepat lagi, bergerak ke negara industri jasa. Kita juga ingin bergerak cepat. Kecepatan sangat penting karena negara-negara yang lain juga bergerak sangat cepat," ujar Jokowi dalam pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3).

Maka dari itu, Jokowi meminta bawahannya untuk segera menyelesaikan segala permasalahan dan hambatan dalam pengembangan hilirisasi pertambangan Minerba. Mengingat kalangan industri memerlukan kepastian dan jaminan operasi jangka panjang dalam menjalankan usaha.

"Jika ada hambatan regulasi seperti regulasi dan perizinan yang tumpang tindih, saya juga minta untuk segera dipangkas secepat-cepatnya. Dan kalau memang diperlukan, berikan mereka insentif tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan hilirisasi," katanya.

Jokowi yakin industri pengolahan minerba akan tumbuh lebih cepat dan memberikan nilai tambah bukan saja pada penyerapan tenaga kerja tapi juga akan membuat pembangunan lebih merata bila pengembangan hilirisasi industri minerba terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus. Sebab itu, pemerintah harus terus mempersiapkan lahan, infrastruktur dan tenaga-tenaga terampil guna mendukung implementasi hilirisasi pertambangan minerba.

"Saya ingin menekankan bahwa hilirisasi industri bisa melaju dengan cepat apabila didukung oleh kesiapan lahan, kawasan, suplai bahan baku, tenaga kerja yang terampil, ketenagalistrikan, infrastruktur, transportasi, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya," pungkasnya.

(mdk/sau)