Jika industri butuh, pemerintah siap buka lebih besar keran impor garam
Menteri Airlangga mengatakan rekomendasi dan izin impor garam sebanyak 2,37 juta ton telah dikeluarkan sebelumnya. Kemudian setelah kuota impor ditambah, Kemenperin juga telah mengeluarkan rekomendasi impor garam sekitar 600.000 ton. Rekomendasi dan izin kuota impor garam sisanya akan dikeluarkan secara bertahap.
Pemerintah sepakat menerbitkan kuota impor garam industri sebanyak 3,7 juta ton. Angka ini meningkat dari penetapan semula yang sebanyak 2,37 juta ton.
Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah masih membuka kemungkinan untuk menambah kuota impor garam industri jika diperlukan. Namun, hal tersebut harus diajukan oleh industri jika memang benar-benar dibutuhkan.
"Ya nanti kita lihat. Kan itu berdasarkan permintaan dari sektor industri," ujar dia di Kantornya, Jakarta, Selasa (20/3).
Menteri Airlangga melanjutkan rekomendasi dan izin impor garam sebanyak 2,37 juta ton telah dikeluarkan sebelumnya. Kemudian setelah kuota impor ditambah, Kemenperin juga telah mengeluarkan rekomendasi impor garam sekitar 600.000 ton.
"Kuota 3,7 juta ton. Sudah keluar (izin) oleh Menteri Perdagangan 2,3 juta ton, di awal. Dan kemarin kita sudah keluarkan lagi sekitar 600 ribuan ton," ujar dia.
Dia mengungkapkan, rekomendasi dan izin kuota impor garam sisanya akan dikeluarkan secara bertahap. Hal ini akan menyesuaikan kebutuhan dari industri.
"Ada beberapa (perusahaan yang dapat rekomendasi), tapi kita tidak berikan secara full, tapi bertahap," ungkap dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6
Baca juga:
Menko Luhut: Kita semestinya tak perlu impor garam industri di 2021
Ini alasan Indonesia masih perlu impor garam industri
Pabrik kertas hingga lensa kontak terancam gulung tikar tanpa garam
Rekomendasi impor garam industri bukan lagi kewenangan Menteri Susi
Pemerintah janji aturan impor garam industri rampung besok
Indonesia impor garam 167.000 ton selama Februari, terbanyak dari Australia
Industri pangan kekurangan garam, KKP didesak keluarkan rekomendasi impor