Jawaban Bahlil soal Kapan Minyak dari Rusia Tiba di Indonesia
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kesepakatan kontrak kerja sama antara Indonesia dan Rusia di bidang minyak telah tercapai.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa Indonesia akan segera menerima pengiriman minyak mentah dari Rusia. Ia menyebutkan bahwa proses pengiriman diperkirakan akan berlangsung dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan. Bahlil juga menegaskan bahwa kontrak kerja sama antara Indonesia dan Rusia telah disepakati.
"Secara deal sudah. Kontrak sudah. Sekarang bicara tentang teknik pengirimannya dan mungkin satu dua minggu ini sudah bisa, ya," ujarnya di Kementerian ESDM, Senin (11/5).
Sebelumnya, Bahlil menjelaskan bahwa impor minyak ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk membeli 150 juta barel minyak dari Rusia, yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga akhir tahun 2026.
Meskipun demikian, ia belum memberikan rincian mengenai volume impor untuk tahap awal maupun kilang yang akan digunakan untuk mengolah minyak tersebut di dalam negeri.
Dalam situasi global yang masih tidak stabil, Bahlil menekankan pentingnya pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.
"Dalam keadaan kondisi kayak begini negara harus menjamin ketersediaan semua jenis BBM. Itu jauh lebih penting," tegasnya.
Minyak dari Rusia Segera Masuk RI
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah memastikan bahwa Indonesia akan segera menerima pasokan minyak mentah dari Rusia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah situasi geopolitik global yang terus berkembang.
Bahlil menjelaskan bahwa impor ini merupakan bagian dari komitmen untuk membeli minyak sebanyak 150 juta barel dari Rusia, yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga akhir tahun 2026.
"Bagi saya yang paling penting adalah semua stok kita ada. Dan untuk (minyak mentah) Rusia sebentar lagi masuk ya," ujarnya, seperti yang dikutip dari Antara pada Sabtu (2/5).
Namun, Bahlil belum memberikan rincian mengenai volume impor pada tahap awal maupun kilang yang akan digunakan untuk mengolah minyak tersebut di dalam negeri.
Menurutnya, dalam situasi global yang masih tidak stabil, pemerintah harus lebih memprioritaskan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. "Dalam keadaan kondisi kayak begini negara harus menjamin ketersediaan semua jenis BBM. Itu jauh lebih penting," tegasnya.
Indonesia Impor 150 Juta Barel Minyak Rusia
Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana untuk mengimpor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia. Terkait dengan kerja sama antarpemerintah ini, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan adanya harga diskon. Yuliot menjelaskan bahwa pembelian minyak mentah dari Rusia akan dilakukan dengan menggunakan harga pasar yang berlaku. I
a juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui apakah akan ada harga khusus untuk penyediaan kebutuhan energi nasional tersebut. "Ini kan ya kita ikut harga pasar. Itu kalau ada diskon itu kita kan ya juga enggak tahu kan," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada hari Jumat (24/4).
Pengadaan minyak mentah ini akan dilakukan secara bertahap, mengingat kapasitas penyimpanan yang terbatas di dalam negeri. Rencana impor sebanyak 150 juta barel ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga akhir tahun 2026.
"Kemarin kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun," jelasnya.
Yuliot juga menjelaskan bahwa terdapat dua opsi skema dalam proses impor ini, yakni melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Layanan Umum (BLU). Saat ini, pihaknya sedang menyusun regulasi terkait hal tersebut.
"Jadi sekarang kita tinggal instrumen bagaimana kita mengimpornya. Apakah langsung Badan Usaha Milik Negara atau ini ada BLU? Ini dua opsi ini lagi kita siapkan payung regulasinya," ucap Yuliot.
Dalam menentukan pilihan antara dua opsi yang ada, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekhawatiran terkait dengan impor yang dilakukan oleh BUMN adalah adanya konsekuensi yang mungkin timbul, terutama karena mereka telah terikat kontrak dengan pihak lain. Di sisi lain, BLU kementerian/lembaga menawarkan kemudahan dalam proses tersebut.
"Karena kalau ini BUMN itu kan juga ada konsekuensi dan juga kalau BLU itu apa kemudahan ya termasuk pembiayaan itu juga lagi kita bahas antara kementerian lembaga ya kemudian itu juga dengan badan usaha termasuk bagaimana pada saat impor jalur mana yang akan digunakan," jelas dia.
Yuliot menambahkan bahwa jika BUMN yang melakukan impor, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. "(Jika BUMN impor) bagaimana proses pengadaan ya, kemudian bagaimana pembiayaan itu kan konsekuensinya proses pengadaan. Kalau di BUMN kan harus melalui tender terlebih dulu ya kalau ini kan skemanya adalah G2G. Jadi untuk ini konsekuensi itu yang saya maksudkan," sambung Yuliot menjelaskan lebih lanjut mengenai konsekuensi yang dihadapi jika proses impor dilakukan oleh BUMN.