Ini prioritas belanja pemerintah di 2017

Pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial tetap menjadi fokus pemerintah di tahun depan.

2016-08-30 17:37:35

APBN 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan prioritas alokasi belanja negara dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2017 difokuskan pada program-program pembangunan infrastruktur, serta perlindungan sosial berbasis pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Hal ini diyakini dapat memberikan daya dorong pada perekonomian tahun depan.

Perlindungan terhadap rakyat miskin dan pengurangan kesenjangan dilakukan dengan berbagai skema, seperti penerapan tarif pajak progresif dan bantuan pangan (beras untuk keluarga sejahtera/Rastra).

"Serta pemberian pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan," kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/8).

Sementara itu, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan, baik sektor konektivitas, energi, dan pertanian dalam rangka mendukung kedaulatan pangan.

Menteri Sri Mulyani meyakini, dengan berbagai strategi dan langkah-langkah kebijakan di atas, RAPBN 2017 diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam memberikan stimulus pada perekonomian dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

"Juga mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2017 sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2015-2019," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah menurunkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 menjadi Rp 2.070,5 triliun dari target sebelumnya sebesar Rp 2.082,9 triliun. Salah satunya terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.310,4 triliun.

"Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 758,4 triliun, dan belanja non kementerian dan lembaga sebesar Ro 552,1 triliun," kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta.

Laporan: Aisyah

(mdk/bim)