Ini hasil rapat Ketua DPR, Menkeu, dan BPK semalam
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Ade Komarudin melakukan rapat konsultasi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta pimpinan komisi VII dan XI. Pertemuan tersebut membahas komitmen bersama dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
"DPR RI dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama dalam pembahasan APBN 2017 secara prosedural yang sudah ada dasar hukumnya. Meskipun demikian pertemuan konsultasi yang tadi dilaksanakan dapat menjadi media dalam menentukan kebijakan penting mengenai APBN," kata pria yang akrab disapa Akom tersebut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/8) malam.
Ada beberapa poin penting yang ditekankan Akom dalam rapat semalam. Pertama, DPR dan pemerintah sama-sama bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dalam proses pelaksanaan APBN. DPR meminta agar pemerintah betul-betul melaksanakan anggaran ini dengan menerapkan money follow persen.
"Kedua, segala permasalahan pelaksanaan APBN harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi tumpah tindih kewenangan karena hal ini pemerintah harus melakukan konsultasi atau penyesuaian sehingga anggaran dapat secara efektif dan optimal. Semuanya harus jelas," jelasnya.
Ketiga, DPR mengharapkan akomodasi anggaranprogramusulan anggota dewan untuk daerahpemilihanmasing-masing yang sudah dijanjikan saat kampanye.
Keempat, DPR mengapresiasi kerja-kerja KPK yang mendorong transparansi. Oleh kerena itu DPR mendorong pemerintah untuk meningkatan peran aparatur pemeriksa instansi pemerintah yang menjadikannya lebih independen dalam bekerja.
Terakhir, DPR memandang perlu diadakan konsultasi lanjutan menyangkut hal ini dengan pemerintah.
Di tempat yang sama, Menteri Sri Mulyani mengungkapkan, yang terpenting dalam rapat ini adalah BPK, Komisi VII dan Komisi XI, memiliki kesepakatan pandangan dan komitmen dalam mengelola proses penetapan APBN 2017 dan pelaksanaan APBN.
"Kalimat yang paling penting adalah kesepakatan pandangan dan komitmen untuk mengelola proses penetapan APBN dan pelaksanaan APBN serta pelaporan akuntabilitas APBN dilakukan dengan komitmen good and clean governance."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaDeretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024
Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan
Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaDPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaDiduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca Selengkapnya