Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Ade Komarudin melakukan rapat konsultasi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta pimpinan komisi VII dan XI. Pertemuan tersebut membahas komitmen bersama dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

"DPR RI dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama dalam pembahasan APBN 2017 secara prosedural yang sudah ada dasar hukumnya. Meskipun demikian pertemuan konsultasi yang tadi dilaksanakan dapat menjadi media dalam menentukan kebijakan penting mengenai APBN," kata pria yang akrab disapa Akom tersebut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/8) malam.

Ada beberapa poin penting yang ditekankan Akom dalam rapat semalam. Pertama, DPR dan pemerintah sama-sama bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dalam proses pelaksanaan APBN. DPR meminta agar pemerintah betul-betul melaksanakan anggaran ini dengan menerapkan money follow persen.

"Kedua, segala permasalahan pelaksanaan APBN harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi tumpah tindih kewenangan karena hal ini pemerintah harus melakukan konsultasi atau penyesuaian sehingga anggaran dapat secara efektif dan optimal. Semuanya harus jelas," jelasnya.

Ketiga, DPR mengharapkan akomodasi anggaranprogramusulan anggota dewan untuk daerahpemilihanmasing-masing yang sudah dijanjikan saat kampanye.

Keempat, DPR mengapresiasi kerja-kerja KPK yang mendorong transparansi. Oleh kerena itu DPR mendorong pemerintah untuk meningkatan peran aparatur pemeriksa instansi pemerintah yang menjadikannya lebih independen dalam bekerja.

Terakhir, DPR memandang perlu diadakan konsultasi lanjutan menyangkut hal ini dengan pemerintah.

Di tempat yang sama, Menteri Sri Mulyani mengungkapkan, yang terpenting dalam rapat ini adalah BPK, Komisi VII dan Komisi XI, memiliki kesepakatan pandangan dan komitmen dalam mengelola proses penetapan APBN 2017 dan pelaksanaan APBN.

"Kalimat yang paling penting adalah kesepakatan pandangan dan komitmen untuk mengelola proses penetapan APBN dan pelaksanaan APBN serta pelaporan akuntabilitas APBN dilakukan dengan komitmen good and clean governance."