Ini peran Fintech sebagai solusi keterbatasan pembiayaan pembangunan

Ini peran Fintech sebagai solusi keterbatasan pembiayaan pembangunan. Menteri Bambang mengatakan salah satu peran Fintech di mana memobilisasi uang yang ada di masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar, seperti sanitasi dan listrik. Dan, memobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

2017-05-24 13:24:10

Fintech

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan lokakarya terkait peran teknologi keuangan dalam pembangunan. Lokakarya tersebut sebagai solusi dalam menghadapi tantangan pengarusutamaan pembangunan inklusif melalui teknologi keuangan dan membangun momentum pemanfaatan layanan keuangan digital dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan financial technology (fintech) diharapkan dapat menjadi jawaban dari tantangan sistem keuangan di Indonesia. Selain itu, fintech didorong untuk mampu menciptakan pembangunan berkeadilan bagi masyarakat miskin dan yang rentan tidak mampu mengakses layanan jasa keuangan formal.

"Fintech sebagai salah satu elemen strategis untuk mewujudkan keuangan inklusif, dan sekaligus dapat menciptakan pembangunan berkeadilan bagi masyarakat miskin dan yang rentan tidak mampu mengakses layanan jasa keuangan formal," ujar Menteri Bambang di Kantornya, Jakarta, Rabu (24/5).

Menteri Bambang menjelaskan ada tiga prioritas pembangunan yang dapat digerakkan oleh pemanfaatan Fintech. Pertama, mobilisasi modal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kelompok yang kurang terlayani, seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kedua, mobilisasi uang yang ada di masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar, seperti sanitasi dan listrik. Ketiga, mobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan seperti energi bersih, dan membiayai inovasi yang penting dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan perikanan.

"Dari hasil simulasi Kementerian PPN/Bappenas, kebutuhan pembiayaan investasi untuk pembangunan infrastruktur pada 2018 sekitar Rp 5.248 Triliun, namun dengan
keterbatasan kapasitas fiskal maka 62 persen sumber pembiayaan harus berasal dari masyarakat," ungkap Menteri Bambang.

"Kami melihat Fintech memiliki kapabilitas untuk mengisi potensi pasar yang cukup besar tersebut, sehingga pada akhirnya Fintech juga dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin melalui pembiayaan usaha, akses terhadap air bersih dan listrik, dan pengelolaan keuangan untuk pendidikan dan kesehatan," pungkasnya.

(mdk/bim)