Hingga Juni 2018, total utang pemerintah capai Rp 4.227 triliun

Jumlah utang tersebut terdiri dari total pinjaman sebesar Rp 785,13 triliun. Dengan rincian pinjaman luar negeri Rp 779,81 triliun, bilateral Rp 324,76 triliun, multilateral Rp 409,89 triliun, komersial Rp 43,81 triliun, dan suppliers Rp 1,34 triliun. Sedangkan pinjaman dalam negeri tercatat sebesar Rp 5,33 triliun.

2018-07-18 10:23:11

Kemenkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan jumlah utang pemerintah pemerintah hingga akhir Juni 2018 tercatat mencapai Rp 4.227,78 triliun, tumbuh 14,06 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kami bertanggung jawab dan hati-hati, bukan berarti kita banting setir karena kita jaga ekonomi kita tetap stabil," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (17/7) malam.

Sri Mulyani mengungkapkan, jumlah utang tersebut terdiri dari total pinjaman sebesar Rp 785,13 triliun. Dengan rincian pinjaman luar negeri Rp 779,81 triliun, bilateral Rp 324,76 triliun, multilateral Rp 409,89 triliun, komersial Rp 43,81 triliun, dan suppliers Rp 1,34 triliun. Sedangkan pinjaman dalam negeri tercatat sebesar Rp 5,33 triliun.

Meski demikian, jumlah utang pemerintah tersebut dinilai tetap terjaga dibawah 30 persen atau sebesar 29,79 persen. Menurutnya, jumlah itu masih berada di bawah batas 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp 14.193,59 triliun.

Sementara, untuk utang dari Surat Berharga Negara (SBN) tercatat Rp 3.442,64 triliun. Ini terdiri dari denominasi rupiah mencapai Rp 2.419,67 triliun, kemudian untuk utang denominasi valas mencapai Rp1.022,91 triliun.

Sedangkan untuk realisasi pembiayaan utang pada Semester I 2018 sendiri mencapai Rp 176 triliun atau sebesar 44,09 persen dari target. Angka ini lebih rendah 15,3 persen dibanding pembiayaan utang periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 207,8 triliun.

"Kita mengatakan menjaga utang hati-hati, itu berarti kita akan menjaga keseimbangan antara tambahan utang dengan stabilitas atau fungsi APBN kita untuk tetap menjaga ekonomi," tandasnya.

(mdk/azz)